Cikarang

Dinas Ketapang Siapkan Stok Beras 119 Ton

TURUNKAN BERAS : Seorang pekerja menurunkan beras Bulog dari truk di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/5). Dinas Ketapang Kabupaten Bekasi menyiapkan 119 ton beras sebagai cadangan pangan untuk masyarakat selama penerapan PSBB. ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Bekasi menyiapkan 119 ton beras sebagai cadangan pangan untuk masyarakat selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beras yang disimpan di Bulog ini akan dikeluarkan apabila stok di pasaran mulai menipis.

Kepala Dinas Ketapang Kabupaten Bekasi, Wahyudi Asmar mengungkapkan, beras tersebut dijadikan sebagai stok pangan bagi masyarakat selama masa darurat seperti sekarang ini. Menurutnya, stok beras tersebut saat ini belum dibutuhkan, karena di pasaran masih cukup.

“Untuk penggunaan stok beras itu belum terlalu dibutuhkan. Sebab beras masih ada di pasaran. Jika dirasa kebutuhan pangan di pasaran menipis, maka alokasi stok itu bisa dikeluarkan,” terang Wahyudi kepada Radar Bekasi, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, stok beras yang ada sekarang ini bisa digunakan untuk membantu warga yang kesulitan di masa pandemi Covid-19. Dimana warga miskin yang merasa terdampak bisa mengajukan ke Pemkab Bekasi dengan melampirkan tanda tangan kepala desa serta camat. Kemudian diverifikasi oleh dinas yang bersangkutan.

“Jadi, warga yang membutuhkan bisa mengajukan. Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, bulog akan langsung mengirimkan beras ke warga yang membutuhkan,” tegs Wahyudi.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh menyampaikan, persoalan masyarakat yang sekarang ini bukan masalah stok beras. Namun untuk dana (uang-nya) tidak ada, mengingat yang bekerja banyak di PHK, para pedagang tidak bisa berjualan, dan sebagainya, Sehingga tidak bisa usaha.

Nuh yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ini menyarankan, agar stok beras tersebut secepatnya di distribusikan ke masyarakat

“Saran saya, umumkan saja secara resmi kepada seluruh desa. Yang tidak punya beras banyak, apa lagi data-data di lapangan. Kalau memang tidak mencukupi, buat standarlisasi, atau dipukul rata. Untuk sementara begitu saja dulu,” saran Nuh.

Ia menilai, dalam persoalan ini tidak akan ada masyarakat yang serakah untuk masalah beras, berbeda dengan uang yang bisa diumpetin. Kalau beras tidak mungkin. Menurutnya, ini akan mengembirakan, seandainya dibagikan langsung ke masyarakat. Oleh karena itu, Nuh menyarankan, agar pembagian beras tersebut sesuai aturan resmi. (pra)

Related Articles

Back to top button