Cikarang

Pemkab Berupaya Turunkan Angka Stunting

BERI SAMBUTAN: Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja (kiri) saat memberi sambutan terkait pencegahan saat Deklarasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bekasi, baru-baru ini. DOK.HUMAS/RADARBEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus gencar menekan angka masalah kurang gizi kronis akibat asupan gizi yang tidak memadai (stunting) di wilayahnya. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan Deklarasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting oleh para pemangku kebijakan melalui acara Rembug Stunting, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja memimpin secara langsung kegiatan yang juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta unsur swasta.

Dalam sambutannya, Eka meminta seluruh perangkat daerah termasuk pemerintah desa agar menjadikan program pencegahan stunting ini sebagai bagian dari rencana kerja.

“Saya meminta, kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan agar secepatnya direalisasikan sesuai dengan jadwal dan tepat sasaran,” imbuh Eka.

Ia berharap, target percepatan penanganan stunting di tahun 2021 dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa harus menunggu sampai tahun 2022.

“Jadi, saya harap ada keseriusan dari seluruh perangkat daerah yang ada agar bisa mencapai target percepatan penanganan stunting sesuai dengan target. Mari bersama-sama kampanyekan Stop Stunting Itu Penting, di wilayah Kabupaten Bekasi” ujar Eka.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni, dalam paparan-nya mengatakan, bahwa perkembangan prevalensi angka stunting di Kabupaten Bekasi selama dua tahun terakhir meningkat.

“Menurut data yang didapat dari Kementerian Kesehatan, perkembangan prevalensi angka stunting di Kabupaten Bekasi selama dua tahun terakhir meningkat. Dimana di tahun 2016 itu sebesar 20,3 kemudian di tahun 2017 sebesar 23,7 dan terakhir tahun 2018 mencapai angka 26,4” bebernya.

Lanjut Sri, Kabupaten Bekasi menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk penurunan angka stunting di tahun 2022 adalah sebesar 6 persen.

Sedangkan Kepala Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi Bappeda Kabupaten Bekasi, Irsan menambahkan, bahwa stunting merupakan salah satu program nasional dari Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ada delapan aksi integrasi intervensi penurunan angka stunting, yang pertama, analisa situasi, rencana kegiatan dan sekarang ada di tahap tiga, yakitu rembuk stunting,” terang Irsan.

Menurutnya, rembuk stunting sendiri merupakan suatu komitmen oleh pemangku kepentingan untuk melaksanakan program percepatan pertumbuhan stunting di Kabupaten Bekasi ini.

Irsan menyebutkan, di Kabupaten Bekasi ini ada sebanyak 29 program dan 68 kegiatan untuk mencegah pertumbuhan angka stunting. Angka ini belum termasuk kegiatan di setiap desa untuk menangani program stunting ini.

“Sekarang bukan bagaimana menangani stunting, tapi bagaimana mencegah stunting sejak dini,” tandas Irsan.

Untuk diketahui, bahwa stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. (and/adv)

Related Articles

Back to top button