Berita UtamaCikarang

HMI Soroti Kinerja Bupati

Lakukan Aksi Damai

KANTOR BUPATI: Sejumlah warga sedang bersantai di taman Kantor Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (22/6). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, CIKARANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi Komisariat Pelita Bangsa akan kembali melakukan aksi damai di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Senin (16/11) hari ini.

Hal ini disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Bekasi Komisariat Pelita Bangsa, Refangi. Kata dia, kegiatan aksi damai itu karena menyusul akhir pekan lalu, Jumat (14/11), pihaknya telah melakukan aksi damai, namun tidak ada perwakilan dari Pemkab Bekasi yang menemui pendemo.

Menurutnya, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, di mana tahun 2020, APBDnya mencapai angka Rp6,35 triliun.

“APBD dengan angka yang sangat fantasis ini, seharusnya Pemkab Bekasi mampu menggunakan secara maksimal untuk pembangunan daerah. Namun secara implementasi, sampai hari ini masyarakat belum  melihat  ada upaya pembenahan yang serius dari pemerintah daerah,” sindir Refangi.

Bahkan, kata dia, persoalan di Kabupaten Bekasi cukup kompleks dan kronis hingga stadium empat. Ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah yang sudah diberikan amanah oleh rakyat.

Baca juga: Dewan PKS Soroti Kinerja Bupati

Lanjut Refangi, Kabupaten Bekasi memiliki kawasan indutri terbesar se-Asia Tenggara dengan tujuh kawasan besar dengan 7.000 perusahaan, seharusnya mampu mengurangi angka pengguran yang ada.

Kendati demikian, aktualisasinya masih belum mampu mengurangi angka pengguran. Dari 7.000 perusahaan yang ada, dengan dana CSR seharusnya mampu dimanfaatkan untuk “Bekasi Dua Kali Lebih Baik”.

“Tapi kalimat itu hanya mitologi semata, karena belum ada aksi nyata yang dilakukan pemerintah daerah,” sesal Refangi.

Ia menambahkan, belum lagi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang jumlahnya mencapai Rp240 miliar. Pihaknya menilai, kinerja Pemkab Bekasi belum secara maksimal dilakukan kepada masyarakat dan instansi terkait yang membutuhkan.

Baca juga: Kabupaten Bekasi Kembali Zona Merah

“Pemerintah Kabupaten Bekasi yang saat ini, belum mampu untuk menangani kompleksifitas problem yang ada,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dengan melakukan aksi kembali, supaya para mahasiswa bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada Bupati Bekasi, melalui mimbar bebas dengan menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Jadi, melalui aksi damai ini, kami harap para pemangku jabatan, khususnya bupati bisa menemui para peserta aksi,” harap Refangi. (and)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

7 + nineteen =

Back to top button