RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bantuan kuota data internet dari pemerintah guna mendukung pembelajaran jarak jauh secara daring di masa pandemi selesai disalurkan. Program ini dinilai oleh guru perlu dilanjutkan pada tahun depan.
Wakil Kepala SMK Bisnis dan Teknologi (Bistek) Bidang Kurikulum Heri Riswanto mengatakan, bahwa program ini cukup membantu dalam pembelajaran daring. Menurutnya, subsidi kuota internet ini perlu dilanjutkan pawa awal semester II.
“Bantuan kuota sampai saat ini masih efektif dan perlu diteruskan diawal tahun 2021,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Senin (7/12).
Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus melakukan evaluasi terkait bantuan tersebut. Salah satunya dapat mengubah komposisi kuota umum dan kuota belajar dari sebelumnya.
“Kapasitas untuk kuota umum harus ditingkatkan agar pemberian kuota ini benar-benar bisa digunakan dengan baik dan tidak ada kuota yang terbuang sia-sia,” katanya.
Wakil Kepala SMKN 12 Bidang Kesiswaan Yusuf Maulana mengatakan, bahwa pada dasarnya penggunaan kuota dinilai cukup membantu. Namun dalam penggunaannya belum terlaksanakan dengan optimal.
Sebab, tidak semua siswa dapat memanfaatkannya karena ketiadaan perangkat pendukung belajar daring. “Masih ada siswa yang tidak memiliki perangkat support untuk pembelajaran daring. Jadi jika dikatakan efektif ya belum efektif, karena dalam penggunaanya belum benar-benar optimal,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa bantuan kuota data internet tak menyelesaikan masalah pembelajaran jarak jauh. Terkait hal ini, perlu evaluasi Kemendikbud.
“Jadi disini bisa dilihat bahwa bantuan kuota sebenarnya tidak bisa menuntasakan masalah pembelajaran secara daring. Ada beberapa hal yang juga mempengaruhi proses pembelajaran secara daring salah satunya yaitu perangkat. Mendikbud perlu melakukan evaluasi terhadap hal ini,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, bantuan kuota internet cukup membantu siswa. Khususnya bagi peserta didik yang memiliki perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh dan akses jaringan internet.
“Dibilang efisien tidak efisien, dibilang efektif tidak efektif. Ini yang menjadi PR Mendikbud untuk bisa memperbaiki, 4 bulan ini cukup lah dilakukan evaluasi untuk bisa menerapkan kebijakan yang lebih baik lagi,” tandasnya.
Berdasarkan data FSGI, Kemendikbud hanya mencapai 60-63 persen dari target 58 juta target penerima bantuan. Menurutnya, perlu dikaji ulang agar bantuan dapat dirasakan oleh seluruh pihak.
“Mungkin bukan hanya evaluasi, tapi perlu dilakukan pengkajian ulang. Baru setelah itu mengambil kebijakan baru yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (dew)
