RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meminta penegak hukum seperti TNI, Polri, maupun Satpol PP, membuat posko di titik-titk keramaian, agar penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap kedua ini, bisa lebih efektif.
“Sesuai yang sudah diumumkan Pemerintah Pusat, PPKM akan berlanjut sampai bulan Februari. Kemudian mewajibkan penegak hukum lebih aktif. TNI dan Polri diharapkan membuat posko di tempat-tempat keramaian, untuk memberi penegasan,” ujar pria yang akrab disapa Emil ini saat mengunjungi Puskesmas Cikarang, Senin (1/2).
Mantan Wali Kota Bandung ini menjelaskan, selama dua minggu penerapan PPKM tahap pertama, sebanyak 9,6 juta masyarakat di Jawa Barat, diberi teguran untuk melaksanakan kedispilinan memakai masker.
Lanjut Emil, hasil laporan TNI dan Polri melalui aplikasi tersebut, setiap minggu dievaluasi. Dari tingkat kedisplinan memakai masker mengalami peningkatan, sebelumnya hanya 50 persen, sekarang sudah 83 persen. Lalu tingkat kedisplinan jaga jarak, sebelumnya 40 persen, sekarang meningkat 81 persen.
“Untuk tingkat kedispilinan yang dilaporkan juga meningkat di awal Januari. Sehingga, kerja dari TNI, Polri, dan Satpol PP, mulai terlihat. Tapi memang belum 100 persen,” ucapnya.
Sementara untuk kasus Covid-19 di Jawa Barat, kata Emil, sampai saat ini masih membingungkan.
Dalam kondisi seperti ini, Jawa Barat meminta agar prosedur penerapan PPKM disempurnakan. Salah satu ide dari Jawa Barat adalah, ketika laboratium melaporkan ke Pemerintah Pusat, langsung diumumkan. Tidak ada lagi yang meminta konfirmasi ke Pemerintah Kota maupun Kabupaten, karena itu membuat lama.
“Nah inilah yang membuat analisa-analisa menjadi kurang tepat, dan kami meminta prosedurnya disempurnakan. Data sudah sampai Jakarta, dibalikin lagi dan meminta konfirmasi,” sesal Emil.
Tidak Efektif
Sementara itu, DPRD Kabupaten Bekasi menilai, PPKM di Kabupaten Bekasi tidak berjalan efektif. Pasalnya, angka kasus Covid-19 kian meningkat, dan penanganan serta pencegahan tidak berjalan maksimal.
“PPKM harus dibarengi dengan tracking yang serius. Ketersediaan alat kesehatan menjadi penyebab tidak efektifnya penanganan Covid-19,” beber Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh kepada Radar Bekasi, Senin (1/2).
Nuh menyampaikan, perlu adanya sosialisasi kemasyarakat, dengan melibatkan tokoh agama, agar bisa disampaikan hingga akar rumput tentang pencegahan serta penanganan Covid -19. Kemudian, tambah Nuh, faktor ketahanan pangan juga menjadi pendukung dalam upaya penanganan cepat Covid-19.
“Sarana deteksi Covid-19 seperti swab antigen dan rapid test harus diperbanyak. Kenyataan-nya, dari pemeriksaan hingga mendapatkan hasil, butuh waktu satu hari,” tandasnya.
Adapun Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah menilai, naiknya angka pasien Covid-19 selama diterapkan PPKM di Kabupaten Bekasi, disebabkan tingginya mobilitas masyarakat dan penambahan kapasitas pemeriksaan. Sehingga, muncul klaster keluarga yang kini terus bertambah.
“Faktor meningkatnya positif Covid-19, karena banyaknya klaster keluarga, kemudian tracing yang kurang intensif, ditambah mobilitas warga tinggi,” tandasnya. (pra)
