RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, bersama sejumlah kepala daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), menandatangani komitmen pemberantasan korupsi dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Daerah se-Jawa Barat, di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3).
Dalam kesempatan tersebut, juga turut dihadiri Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri beserta jajaran, secara virtual, Irjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beserta jajaran, serta Bupati, Walikota dan pemimpin daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat.
Eka mejelaskan, penandatanganan itu merupakan bukti komitmen dari para pemimpin daerah di Pemprov Jabar, serta Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat, dalam rangka mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi.
Kemudian, dalam rapat koordinasi itu, juga terdapat usulan langkah-langkah beserta inovasi dari KPK dan Pemprov Jabar, untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Eka menyambut dengan baik arahan serta usulan langkah-langkah pencegahan tindak pindana korupsi yang telah diberikan. Disampaikan Eka, bahwa Kabupaten Bekasi berkeinginan besar untuk memajukan masyarakatnya dengan tidak melakukan korupsi.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua KPK. Terdapat banyak hal yang disampaikan terkait pencegahan korupsi. Kabupaten Bekasi sendiri berkeinginan besar untuk memajukan masyarakat dengan tidak melakukan korupsi,” terang Eka.
Selain itu, Eka juga menyampaikan harapan-nya dalam melakukan tindak pencegahan korupsi dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, sehingga Kabupaten Bekasi bisa lebih maju dalam pembangunan yang ada.
“Harapan-nya adalah, bagaimana melakukan pencegahan korupsi dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, yang intinya, agar Kabupaten Bekasi, bisa lebih maju dalam pembangunan,” tutur Eka.
Terakhir, terkait sinergi, Kabupaten Bekasi nantinya akan mengupayakan tindak pencegahan melalui sistem-sistem yang akan dibuat, sehingga dapat lebih mempersulit tindak pidana korupsi.
“Terkait strategi, kami tetap mengupayakan pencegahan melalui sistem-sistem yang akan dibuat, sehingga nantinya lebih mempersulit tindak pidana korupsi,” tegas Eka.
Sementara itu, Ketua KPK, Komjen. Pol. Firli Bahuri, mengajak seluruh pemimpin daerah yang ada di Jawa Barat, untuk bersama-sama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan keuangan negara dan merampas hak-hak rakyat.
“Mari sama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Dan korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara dan juga merampas hak-hak rakyat, misalnya kemiskinan jadi tidak bisa teratasi karena korupsi,” beber Firli.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menambahkan, dalam program pencegahan tindak pidana korupsi yang dimiliki Pemprov Jabar, pemerintah daerah, baik Kabupaten maupun Kota, dapat mengikuti seluruh langkah-langkah yang sudah ada sesuai aturan. Hal yang terpenting adalah, mau atau tidaknya pemimpin daerah tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Pemerintah daerah dapat langsung mengikuti langkah-langkahnya, tidak perlu memunculkan inovasi baru, asalkan bisa menjalankan program yang sudah ada sesuai aturan dan tanpa korupsi. Yang terpenting, mau atau tidaknya pemimpin untuk memberantas tindak pidana korupsi,” tandas Emil. (and)
