RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Bekasi fokus mempersiapkan verifikasi Partai Politik (Parpol), mulai dari struktur ditingkat ranting, Pengurus Anak Cabang (PAC), sampai DPC. Nantinya, verifikasi ini akan diserahkan ke DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat, dan setelah itu dilanjutkan ke DPP Partai.
Sektetaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin mengatakan, verifikasi Parpol itu agenda rutin Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat terkait kondisi partai politik secara nasional. Parpol ditingkat pusat meminta pengurus ditingkat provinsi, kota maupun kabupaten, melakukan verifikasi terkait dengan struktur di DPC, PAC, ranting, termasuk sekretariat dan lain-lain. Sementara ini, untuk ditingkat provinsi sudah selesai verifikasi itu, tinggal sekarang pengurus ditingkat kabupaten maupun kota.
“Ini standard nasional, nanti dari provinsi ke kabupaten dan kota, dan ujungnya pusat. Verifikasi ini agenda rutin KPU pusat terkait kondisi Parpol secara nasional,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (7/4).
Pria yang akrab disapa Iwang ini menuturkan, sejauh ini verifikasi sedang berjalan ditingkat kepengurusan DPC. Dirinya akan mempertanyakan para pengurus mengenai komitmennya di partai, masih mau aktif atau tidak. Nanti, misalkan ada yang sudah sibuk maupun pindah partai, akan diganti.
“Semua harus dirapihkan dari tingkatan dibawah sampai ke DPC. Pasti, yang namanya di organisasi ada yang tidak aktif, termasuk yang pindah partai, mesti diganti,” tuturnya.
Rencananya, , verifikasi untuk ke tingkat PAC dan ranting akan dilakukan setelah Idul Fitri. Untuk batasan melakukan verifikasi ini pada bulan Juni 2022, namun harus tetap dipersiapkan perangkat-perangkatnya dari sekarang. Komitmen dari pengurus sangat dibutuhkan.
“Sekarang kita sedang mencoba membangun komitmen teman-teman PAC dan ranting, buat yang masih ada di pengurusan. Batas rampung pada bulan Juni 2022,” jelasnya.
Masih Iwang, sejauh ini partainya sudah menyerahkan beberapa persyaratan ke DPD Gerindra Jawa Barat. “Kalau persyaratan sudah kita serahkan ke DPD, seperti SK, kondisi kepengurusan, laporan-laporan terkait kegiatan internal,” ucapnya. (pra)
