RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kursi Wakil Bupati Bekasi kembali dibidik kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, Sarif Marhaendi, menyatakan minatnya, kini menyusul mantan Ketua DPC PPP Cecep Noor ikut membuka jalan untuk merebut dukungan partai pengusung.
Cecep mengaku mulai menjalin komunikasi dengan partai-partai pengusung pasangan Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja pada Pilkada 2024. Namun, ia menyadari keinginan maju saja tidak cukup. Dukungan dan rekomendasi partai menjadi penentu untuk mengisi jabatan yang kosong setelah Asep naik menjadi Bupati Bekasi.
“Kalau saya intinya semua diserahkan kepada partai pengusung. Mereka yang mempunyai hak mengeluarkan rekomendasi, terutama partai yang paling besar, PDI Perjuangan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (29/10).
Cecep menegaskan, keinginannya maju bukan sekadar mengejar jabatan. Ia mengaku ingin mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Insya Allah kita berusaha. Bukan semata-mata jabatan yang dicari, tetapi mengabdikan diri kepada Kabupaten Bekasi di sisa umur yang sudah dianggap matang,” ungkap mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu.
Untuk memperkuat langkahnya, Cecep mengaku menjalin komunikasi dengan sejumlah partai koalisi. Ia berharap upayanya mendapat tempat dalam pembahasan internal partai pengusung.
“Kalau memang ingin maju, tentu harus masuk ke salah satu partai koalisi. Nanti tergantung partai koalisi, bagaimana menyikapinya. Yang penting bisa diterima oleh partai pengusung,” jelasnya.
Cecep mengandalkan pengalamannya saat memimpin PPP dan ikut memenangkan pasangan Ade-Asep pada Pilkada 2024. Meski kini tak lagi menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, ia mengaku tetap berikhtiar melalui komunikasi dengan empat partai pengusung, yakni PDI Perjuangan, Partai Buruh, PBB, dan PPP.
“Saya hari ini di luar partai. Saya bukan hanya ke PPP saja. Saya melakukan ikhtiar bersama partai pengusung, salah satunya PBB, Partai Buruh, PDI Perjuangan, beserta PPP,” tuturnya.
Munculnya nama Sarif sebagai figur yang juga berminat mengisi kursi wakil bupati tak dianggap Cecep sebagai persoalan. Ia menilai siapa pun boleh menyampaikan keinginan, tetapi keputusan tetap berada di tangan partai pengusung.
“Bukan Pak Sarif saja, masyarakat juga banyak yang ingin. Semua diserahkan kepada partai pengusung dan ketua umumnya. Yang jelas, harus mendapatkan rekomendasi dari ketua umum,” tegasnya.
Cecep memperkirakan keputusan akan ditentukan melalui komunikasi antarpimpinan partai koalisi. Ia menilai, besarnya pengaruh PDI Perjuangan menjadi faktor penting dalam proses tersebut.
“Terlepas dari PPP, PBB, dan Partai Buruh, tetap saja nanti muaranya di PDIP seperti dulu (2018), dari Golkar,” katanya. (pra)
