Transisi pemerintahan orde Baru ke era reformasi tidak serta merta dan selalu membawa angin perubahan yang lebih baik. Selain masih mengusung pelaku kebijakan dan kelompok yang menjadi sub-koordinatnya orde baru, dalam era reformasi justru banyak munggunakan praktek-praktek tercela, bahkan tidak lebih baik dari apa yang pernah digugat dan ditentang di masa orde baru.
Belakangan semakin terasa pengekangan demokrasi dengan ditandai watak arogan dan repressif rezim yang anti kritik.
Jokowi terkesan euforia mendorong pembangunan yang ditopang oleh hutang terutama sektor infra struktur.
Penyelenggaraan negara dibawah kepemimpinan Jokowi justru terus mengalami penurunan kualitas karena ongkos sosial dan ekonomi yang begitu tinggi digelontorkan pemerintah.
Hasilnya tidak sebanding dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pesatnya pembangunan, hanya menghasilkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Disini sistem telah menciptakan kemiskinan struktural. Tolak ukur paling fundamen ialah kehidupan buruh, tani dan nelayan yang begitu memprihatinkan.
Impor dan UU yang tidak berpihak semakin mencekik leher mereka. Hanya segelintir orang dan kelompok tertentu yang menikmati kekayaan negara.
Sebagai pemimpin negara, pemerintahan dan politik, Jokowi tak ubahnya seperti Soeharto.
Setelah berlimpahnya jalan tol dan sarana publik, Jokowi giat dan gencar membangun ibukota negara baru di Kalimantan. Dengan biaya yang amat besar, Jokowi berani mengabaikan skala prioritas kebutuhan rakyat terlebih saat diselimuti pandemi. Bertambahnya pengangguran, tingginya anak putus sekolah, meningkatnya angka kemiskinan dll., seakan tidak lebih penting dari proyek mercusuar yang boros anggaran itu.
Pertanyaan mendasar, semua pembangunan itu milik siapa?, negara atau investasi asing?. Menjadi pertanyaan lain, siapakah yang akan menanggung beban hutang negara?
Jangan bilang rakyat yang akan menanggungnya lewat pajak tinggi dan penghapusan subsidi yang penting bagi rakyat. Apakah semua itu menjadi kebutuhan yang mendesak bagi rakyat?
Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia lahir dan berdiri, rakyat selalu menjadi obyek dan korban kekuasaan. “Kalau rakyat kelaparan, berikan hiburan rakyat dengan tontonan sirkus dan sepotong roti”. Atau demi stabilitas nasional dan keutuhan negara, sikat habis para kritikus dan yang menentang.
Seperti narasi yang dibangun orde baru yang akhirnya diikuti juga. Kini, akankah Jokowi menjadi penerusnya?
Pernahkah Jokowi berpikir keputusan politiknya berdampak buruk pada keselamatan dan masa depan negara bangsa Indonesia.
Soeharto dengan 32 tahun berkuasa dikenal sebagai bapak pembangunan. Faktanya, pembangunan semu. Kebanyakan aset dan kekayaan sumber daya alam tidak dimiliki negara. Hanya kepemilikan pribadi dan golongan, sebagian lainnya dikuasai asing.
Selebihnya, soal demokrasi selalu dalam keadaan tertekan. Suara rakyat adalah suara kematian setidaknya adalah penjara dalam rezim yang repressif. Apakah Jokowi akan mengikuti langkah Soeharto?
Lebih miris lagi, supremasi kekuasaan yang berorientasi materialistik hanya mendorong kebijakan yang merendahkan penegakkan hukum dan menegasikan rasa keadilan masyarakat.
Tak bedanya dengan Soeharto, rezim kekuasaan Jokowi juga mengagungkan Panca Sila namun tidak melaksanakannya. Nasionalisme cukup sebatas di bibir saja. UUD 1945 dan NKRI biarlah menjadi slogan dan jargon.
Kalau dulu Soeharto dikenal sebagai diktator otoriter, dengan tangan besi terhadap rakyat namun membiarkan asing melalukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam pada Amerika dan sekutunya.
Kini Jokowi melakukan hal yang sama, cuma beda afiliasi atau porosnya saja. Kelihatannya negeri tirai bambu itu yang lebih dominan.
Bak banjir bandang, pengaruh China yang diikuti investasi berupa teknologi, pemberian hutang dan serbuan TKA, seakan membuat Indonesia seperti menjadi negara boneka China. Eksistensi negara dan rakyat China terus meningkat secara masif, sistematik dan terstruktur baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif.
Seperti menjadi kenyataan pahit yang tidak bisa dihindari. Negara China memiliki semacam tradisi dan tujuan nasional bahwa didalam negeri menjadi negara yang kuat dan besar, juga
makmur di negeri orang lain.
Sementara, semenjak kejatuhan Soekarno yang memainkan “New Emeging Forces” (nefos) dan memimpin kekuatan non blok, Indonesia menjadi jongos di negerinya sendiri.
China memang bangsa yang hebat, salah-satu negara adidaya dengan kekuatan ekonomi dan militer yang mendunia. Apalah kita bangsa Indonesia?. Hanya mampu menggugat China dan kekuatan asing lainnya seraya tak berdaya mengikuti kemauannya.
Dalam belenggu pusaran kapitalisme dan komunisme. Semua nilai-nilai Pancasila dimanipulasi oleh perilaku dan kebijakan politik. Konstitusi yang dibeli dengan uang menjadi alat ampuh dan efektif mengatur regulasi dan hajat hidup orang banyak. Seiring demokrasi langsung yang liberal, aparatur negara nyata-nyata menghianati sila ke 4.
Soal persatuan kita tahu, semu dan artifisial. Bangsa ini gandrung bertengkar. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi barang usang bagi penyelenggara negara, sambil tetap meneriakannya dalam kekerdilan jiwa dan kebohongan kepemimpinan.
Mafia pengusaha dan mafia hukum menjadi bos dari birokrasi pemerintahan RI. Pancasila disanjung sekaligus dibendung.
Menelesuri jejak rekam dan kiprahnya. Sesungguhnya secara esensi, sosok Soeharto dan Jokowi tak terlalu jauh bedanya.
Kedua sosok pemimpin Indonesia, yang berpengaruh dan besar di jamannya. Sedikit bedanya, Soeharto adalah pemilik “nyaris” semua partai politik pada masa pemerintahanya.
Sedangkan Jokowi hanya petugas partai, sebuah partai besar dan memiliki pengaruh besar sejak reformasi bergulir. Keduanya tipikal pemimpin yang sama-sama mengendalikan TNI-Polri dalam mengelola politik dan pemerintahan.
Keduanya juga memiliki hubungan yang pasang-surut dengan kalangan pemimpin Islam. Kadangkala terkesan alergi dan phobi terhadap entitas Islam. Soeharto identik dengan senyuman jenderalnya dan Jokowi terkenal karena kesederhanaan dan kejelataannya.
Meskipun belakangan gestur itu dinilai hanya kamuflase dan pencitraan semata. Ada karakter lembut dan familiar di luar namun “mematikan” dari dalam.
Karena keduanya tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Maka tidak heran, intervensi dan perintah partai politik begitu dominan, terutama pada Jokowi dalam mengambil kebijakan.
Akibatnya bukan hanya pada partai politik dan birokrasi, bahkan Jokowi sendiri tidak terlepas dari oligarkhi. Tidak tanggung-tanggung, anak, menantu dan kerabat ikut masuk dalam kekuasaan. Memanfaatkan nama besar dan aji mumpung presiden.
Miris memang, sementara salah satu tuntutan reformasi adalah menghapuskan KKN. Kini dengan justifikasi hak azasi dan kompetensi, distorsi kekuasaan di orde baru terulang kembali.
Beberapa kali produk undang-undang yang membela kepentingan pemilik modal dan elit kekuasaan melenggang meski mendapat penolakan rakyat. Bahkan tidak peduli korban rakyat berjatuhan memperjuangkan aspirasinya.
Paling tragis, kepemimpinan Jokowi terus memelihara keterbelahan masyarakat. Rezim secara intensif memproduksi isu-isu yang memecah belah bangsa. Membuat anak bangsa saling berhadap-hadapan. Diciptakan untuk saling membenci dan memicu dendam berkepanjangan. Media sosial dan ruang publik direkayasa sedemikian rupa untuk memaksakan kebenaran versi pemerintah.
Di lain sisi terus mendiskreditkan dan melakukan kriminalisasi lawan politik atau yang berseberangan dengan pemerintah. Kelakuan penguasa begitu kuat mengancam kehidupan demokrasi dan berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa.
Akibat oligarkhi yang meluas dan serba permissif itu, kerusakan susulan yang tidak kalah hebatnya menjadi marak pula. Korupsi seperti tampil telanjang dipertontonkan publik. Soeharto sangat dikenal tenang dan melakukan “smooth criminal” pada penyelenggaran negara.
Lain halnya dengan Jokowi, di tengah-tengah teriakan kerja-kerja dan revolusi mental. Korupsi begitu mewabah dilingkaran kekuasaannya. Tidak terkecuali para kader partai politik yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan di tengah pandemi tidak sedikit para menterinya, gubernur, walikota-bupati mempertontokan kebobrokan mental dan akhlaknya, berjamaah korupsi. Memalukannya, korupsi dilakukan petinggi dan kader dari partai politik pengusung pendukung Jokowi sebagai presiden. Seperti koalisi perampok rakyat.
Lantas dimana letak integritas Jokowi yang hingar bingar diekspos oleh buzzer, media mainstream dan pelbagai lembaga konsultan politik?. Apakah Jokowi sebaik pencitraannya atau Jokowi memang orang baik yang memimpin gerombolan penjahat, namun tetap membiarkannya. Jangan sampai hukum dan keadilan terus sekarat dan Jokowi bersama rezimnya terus melakukan “pembunuhan sosial”.
Lihat saja situasI yang viral dan heboh sejagad maya dan kondisi faktual. Bagaimana pemerintah kebingungan dan kedunguan (meminjam istilah Rocky Gerung) menangani fenomena mudik. Di satu sisi, rakyat diperlakukan dengan bengis dan diteror hanya karena ingin mudik. Bahkan sampai-sampai pemerintah menurunkan satuan tempur TNI hanya untuk menghalau pemudik.
Di lain sisi seiring itu, pemerintah membiarkan TKA dari China begitu longgar memasuki Indonesia. Lebih parah lagi, jalur penerbangan Wuhan ke Jakarta dibuka. Padahal Kota Wuhan di China adalah episentrum virus Covid-19 yang kemudian menjadi wabah pandemi. Termasuk masuknya warga India di saat negaranya belakangan mengalami krisis Covid-19 yang bermutasi.
Ini sudah menjadi kekonyolan yang luar biasa dan membahayakan kalau tidak bisa disebut pemerintah ada “hidden agenda’”. Rakyat sendiri dihardik karena mudik, tetapi orang asing khususnya China diberi “red carpet positioning”. Pemerintah memang pening. Korupsi hidup tumbuh subur, keadilan mati dan rezim ini terus inten melakukan pembunuhan sosial.
Mari kita lihat seiring perjalanan waktu. Apakah revolusi mental mampu dilakukan dan mendorong terbentuknya revolusi akhlak?. Atau waktu yang akan memainkan perannya, menuliskan sejarah sebenarnya mungkinkah Jokowi seperti Soeharto.
Kita tunggu, entah selesai 2 periode, 3 periode atau 32 tahun seperti Soeharto. Sekarepe para buzzer dan kaum oportunis. (*)
