RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, hingga saat ini belum bisa mengumumkan tiga besar nama hasil seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi.
Hal itu disampaikan Kepala BKPPD Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid kepada Radar Bekasi, Rabu (23/6).
“Dalam konteks ini, kami (BPPPD,Red), hanya sebatas penyelenggara atau fasilitator demi berjalannya seleksi terbuka calon Sekda. Dan yang berhak menentukan siapa yang lolos ke tiga besar, itu merupakan kewenangan dari panitia seleksi (pansel), dan sampai saat ini belum juga disampaikan kepada kami,” ujar Abdillah.
Terkait banyaknya rumor yang berkembang, ada beberapa versi nama tiga besar calon Sekda, Abdillah tidak mau menanggapinya. ”Itu kan hanya sebatas rumor, sehingga tidak perlu ditanggapi. Yang jelas, siapa yang layak jadi Sekda, kami harus menunggu hasilnya dari pansel,” bebernya.
Saat ditanya, terkait pengumumannya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Menurut Abdillah, soal adanya keterlambatan pengumuman itu tidak menjadi masalah. Karena semua mekanisme proses seleksi sudah ditempuh. Mulai dari seleksi administrasi, wawancara, kesehatan, dan pemaparan tujuh calon.
“Mengenai adanya keterlambatan pengumuman nama tiga besar calon Sekda, itu tidak masalah, yang terpenting adalah proses seleksi kepada para calon kan sudah dilalui,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menyarankan, sebaiknya Pemkab Bekasi, khususnya BKPPD selaku leading sektor dapat memberikan penjelasan secara gamblang.
Sebab, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sebelumnya, bahwa proses seleksi terbuka diumumkan melalui laman resmi milik Pemkab Bekasi.
“Masa sudah sepekan lebih tidak ada penjelasan atau kabar seperti apa proses lanjutan seleksi calon Sekda?. Ini kan untuk menentukan panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi. Jadi untuk kepentingan informasi publik, dan tidak ada rumor negatif dalam seleksi terbuka calon Sekda, BKPPD maupun pansel, harus bekerja ekstra dan tepat waktu untuk mengisi kekosongan pejabat yang akan membantu bupati,” saran ani. (and)
