Berita Bekasi Nomor Satu

Peran Parpol Dinilai Belum Maksimal

ILUSTRASI : Gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar Berkasi Timur. Peran Parpol maupun legislative dianggap belummaksimal membantu pemerintah memberantas penyebaran covid- 19.RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI
ILUSTRASI : Gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar Berkasi Timur. Peran Parpol maupun legislative dianggap belummaksimal membantu pemerintah memberantas penyebaran covid- 19.RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peran Partai Politik (Parpol) dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi, dinilai belum maksimal. Padahal, parpol memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah mengakhiri Pandemi ini. Demikian ditegaskan Penggiat sosial dan juga Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari, Yusuf Blegur.

Menurutnya, anggota legislatif bisa mengajak kader maupun konstituennya untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan (Prokes). Namun, di lapangan masih banyak warga yang abai dengan prokes.

“Kami melihat, sampai saat ini belum terlihat langkah dan kebijakan secara terukur terkait peran parpol dan unsur legislatif menangani Covid, karena di lapisan bawah masyarakat hampir sama sekali tak terlihat peran parpol dan anggota legislatif baik soal penanganan penyebaran Covid-19, maupun perlindungan daya dukung dari sosial ekonomi masyarakat yang terdampak,” kata Yusuf kepada Radar Bekasi, Minggu (18/7).

Menurutnya, dalam situasi dan kondisi yang seperti itu parpol semestinya berperan aktif baik di pusat maupun daerah, sehingga bisa lebih nyata Kerja-kerjanya untuk masyarakat. Terutama, berkaitan pengawasan, pembuatan peraturan terkait urusan Covid-19, bahkan masih kurang sinergitas dengan eksekutif.

Adapun terkait peraturan yang ada, kata dia, pihaknya berharap mengenai pembatasan ruang gerak sosial ekonomi masyarakat itu harus persuasif dan humanis. Tidak boleh ada pelanggaran prokes itu dibawa ke ranah pidana. Kemudian, pembatasan ruang gerak masyarakat juga harus seiring daya dukung pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pekerjaan dan kebutuhan hidup.

“Intinya, untuk dapat menjamin pelaksanaan peraturan mencapai hasil maksimal dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah, perlu langkah-langkah terorganisir, terpadu dan terintegrasi baik dari lintas pemerintah maupun unsur masyarakat,” tuturnya.

“Selain itu, perlu integritas dan keteladanan dari elite pemerintah dan aparatnya dalam menegakkan peraturan. Contoh, pembatasan ruang gerak warga yang harus diikuti dengan pembatasan masuknya warga asing, baik itu tenaga kerja, turis, maupun juga kepentingan bisnis,” tambahnya.

Terpisah, Sekretaris DPD PAN Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied mengatakan, peran serta seluruh pengurus, kader, dan wakil rakyat di partainya telah melakukan upaya untuk terlibat dalam penanganan Covid-19. Jadi, kalaupun ada yang meragukan peranan partainya silakan ikut melihat langsung kerja dan peran jajaran partainya tersebut.

“Sejak pandemi partai kami terus bergerak ke masyarakat, untuk berikan bantuan apa yang mereka butuhkan. Termasuk, urusan tugas dan fungsi wakil rakyat kami yang aktif untuk mengawal segala kebijakan Pemkot, maupun dalam pembuatan aturan terkait Covid-19,” singkatnya membantah tudingan tersebut. (mhf)


Solverwp- WordPress Theme and Plugin