RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelayanan dan perhatian pemda  kepada kaum disabilitas dianggap masih minim. Namun, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut, implementasi di lapangan yang masih menjadi kendala. Serta belum adanya politik anggaran untuk mengayomi para disabilitas.

Menurutnya, sinergitas lintas elemen sangat penting sehingga respon bisa mewujudkan amanah undang-undang terhadap penyandang disabilitas. Termasuk, mendorong penyadaran kepedulian kepada disabilitas.

Demikian disampaikan Mas Tri saat pertemuan dengan Deka Kurniawan, Wakil Ketua Komite Nasional Disabilitas (KND), di Bekasi, Jumat (10/12).

Pertemuan difasilitasi Pusat Kajian Manajemen Stategis (PKMS). Hadir dalam pertemuan informal H. Siswadi, pendiri PKMS yang juga Ketua Dewan Pembina PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), Abdul Khoir yang juga Wakil rektor Unisma Bekasi, Hidayat Tri, dan Hans Muntahar.

Tri bahkan menyebut perlu adanya kebijakan politik anggaran yang kuat agar disabilitas bisa terayomi serta terpelihara sesuai dengan amanat undang-undang. “Juga sesuai petunjuk bapak presiden Jokowi,” katanya.

Pertemuan juga sebagai respon baik atas dilantiknya putra Kota Bekasi menjadi KND oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Kolaborasi yang baik diharapkan akan bisa mendorong pencapaian cita-cita undang-undang.

H. Siswadi menyebutkan komitmen presiden jelas, saat peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020, yang mendorong untuk fokus pada implementasi. ”Regulasi saya kira sudah cukup. Sekarang saatnya implementasi,” katanya menirukan amanah presiden.

Tri Adhianto mengatakan jika pemerintah Kota Bekasi siap merespon balik agar rumusan kegiatan terhadap kaum disabiitas segera terimplementasi dengan baik. Bahkan misalnya penerapan pembebasan PBB bagi disabilitas, atau kebijakan daerah yang lain. Kenapa tidak?

Dialog berlangsung sangat akrab dan cair. Meski tak sampai satu jam, namun sangat tampak komitmen kebersamaan dalam membangun perbaikan pelayanan terhadap disabilitas, khususnya di Kota Bekasi. (cho/zar)