Bekasi Siap Mikro Lockdown

ILUSTRASI: Sejumlah warga memadati kawasan Pasar Baru, Kota Bekasi, Kamis (16/12). Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di Jawa-Bali selama periode 14 Desember hingga 3 Januari 2022. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan setelah varian virus Omicron terdeteksi di Indonesia, salah satunya penguatan Testing, Tracing, dan Treatment (3T). Akhir pekan kemarin, pemerintah mengumumkan penambahan kasus Omicron menjadi 46 kasus, kebijakan mikro lockdown bakal diterapkan jika transmisi lokal terdeteksi pada varian ini. Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi mengaku siap jika harus melakukan mikro lockdown.

Opsi kebijakan mikro lockdown disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring kemarin. Mikro lockdown telah diterapkan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet menyusul kasus pertama terkonfirmasi pada pegawai kebersihan.


“Melalui testing dan tracing yang kuat, langkah lockdown di level mikro, seperti yang dilakukan di Wisma Atlet, dapat kita implementasikan seandainya transmisi lokal varian Omicron sudah terdeteksi,” katanya, Senin (27/12).

Peningkatan testing dan tracing disebut akan membantu identifikasi potensi penularan dengan cepat. Luhut mengakui masih ada kekurangan dalam sistim isolasi, satu pasien diungkapkan keluar dari karantina, pergi dengan keluarganya.


Pemberian dispensasi karantina akan diperketat. Urgensi pemberian dispensasi akan ditimbang secara teliti.”Dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi,” tukasnya.

Di Kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta, kondisi penyebaran kasus Covid-19 di Kota Bekasi saat ini masih terkendali. Namun, kekhawatiran transmisi virus tidak bisa dibohongi. Pasalnya, letak Kota Bekasi berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai salah satu pintu masuk Indonesia.

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku telah mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga Prokes, meningkatkan testing dan tracing, serta vaksinasi di wilayahnya. Kemungkinan transmisi antar wilayah dikhawatirkan terjadi seperti kasus awal tahun 2020 lalu.

“Kita khawatirnya, karena Jakarta dengan kita ini kan dekat banget dengan Kota Bekasi. Sama seperti kasus di Depok pada awal tahun 2020 bulan Maret,” paparnya.

Transmisi antar wilayah menjadi perhatian penting pada periode Nataru kali ini, pelonggaran kebijakan pelaku perjalanan membuat Pemkot Bekasi menaruh harapan pada kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya sebelum dan setelah bepergian. Kekhawatiran lebih besar pada pergerakan warga ke Jakarta dibandingkan ke arah timur pulau Jawa. Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang selama ini digunakan merawat pasien Covid-19 masih disiagakan.

Data evaluasi terakhir Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi menunjukkan jumlah kasus aktif sebanyak delapan kasus, 0,01 persen dari jumlah keseluruhan kasus terkonfirmasi. Sebagian besar kasus tidak bergejala, diyakinkan tidak terdeteksi cluster keluarga.

Testing dan tracing sepekan terakhir mencapai 30 ribu sampel, rapid test antigen sebanyak 22.244 sampel dan PCR tes 8.865 sampel. Dari jumlah tersebut, rata-rata testing dan tracing sepekan terakhir sebanyak empat ribu sampel, 3.177 sampel menggunakan rapid test antigen, 1.266 sampel menggunakan PCR tes.

“Sebelum dinyatakan clear oleh pemerintah, saya tidak akan cabut itu (Faskes yang disediakan merawat pasien Covid-19). Kan ada 237 bed (RSD Stadion Patriot Candrabhaga), disini lengkap,” tambahnya.

Pemkot Bekasi mengaku siap jika kebijakan mikro lockdown diberlakukan. Rahmat berharap jika terjadi penyebaran varian baru ini, kasus Covid-19 tetap terkendali seperti sebelumnya.

“Karena kalau kita kemarin sudah selesai (penyediaan Faskes ditutup), dengan kondisi yang 0,01 persen ini nanti untuk menggerakkannya berat, bentuknya mikro kita sudah siap untuk itu,” tukasnya.

Sementara itu, satu orang terinfeksi varian Omicron yang lolos dari fasilitas karantina di Wisma Atlet Jakarta, diawasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemerintah melakukan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan pelayanan karantina. Tujuannya agar tidak ada lagi warga yang lolos.

“Orang tersebut sudah dalam pengawasan. Kami juga tengah melakukan perbaikan, agar hal tersebut tidak terulang kembali,” ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi di Jakarta, Senin (27/12).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Wisma Atlet bukan fasilitas karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

“Fasilitas RSDC Wisma Atlet untuk Isolasi dan perawatan yang positif COVID-19. Sedangkan untuk pelaksanaan karantina bagi WNI PPLN dapat dilakukan di fasilitas rusun-rusun atau tempat lain yang telah disiapkan,” tegas Airlangga di Jakarta, Senin (27/12).

Dia menjelaskan WNI PPLN yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari Perjalanan Dinas Luar Negeri, menjalani karantina di fasilitas karantina pemerintah. Selain itu, mereka wajib melakukan Tes PCR dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

Sedangkan, bagi WNI di luar kriteria tersebut, dan bagi para WNA, termasuk diplomat asing (di luar Kepala Perwakilan Asing dan Keluarga), harus menjalankan karantina di tempat akomodasi/hotel karantina serta wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri.

“Untuk kepala perwakilan asing dan keluarganya yang bertugas di Indonesia, dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing,” imbuhnya.

Fasilitas karantina pemerintah yang dimaksud Airlangga yaitu di Rusun Pademangan, Pasar Rumput, dan Nagrak. Kapasitas fasilitas itu sebanyak 13.618 orang. Alternatif fasilitas karantina pemerintah lainnya ada di Rusun Pulogebang, Daan Mogot dan LPMP. Kapasitasnya sebanyak 3.612 orang. Sedangkan karantina di hotel swasta berkapasitas 16.588 kamar. (mif/Sur/fin)