RADARBEKASI.ID, BEKASI – Manager Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR), M Hanif menilai, menjadi pekerjaan rumah (PR) serius baik bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada maupun partai politik (parpol) dalam meyakinkan masyarakat atau pemilih, agar tetap mau berpartisipasi menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024, terutama memilih pemimpinnya lima tahun kedepan.
“Jadi, dalam waktu yang kurang lebih dua tahun lagi dari penyelenggaraan harus bisa memastikan proses, atau perjalanan Pilkada sesuai regulasi dan tanpa adanya intimidasi. Sedangkan untuk parpol harus meyakinkan kepada pemilih, bahwa calon yang diusung benar-benar calon terbaik dengan integritas, kualitas, kapabilitas, dan punya kapasitas yang sudah teruji,” kata Hanif kepada Radar Bekasi, Rabu (26/1).
Menurutnya, agak sulit untuk bisa meyakinkan pemilih di Kota Bekasi. Pasalnya, dua kali pemimpin Kota Bekasi tersandung masalah hukum,”Ini adalah tantangan buat penyelenggara dan juga parpol di wilayah tersebut, dimana hal inilah yang juga harus dijawab bersama-sama tak hanya buat mereka.
Penyelenggara laksanakan tugas sesuai regulasi, sedangkan parpol selalu peserta pemilu pun harus bisa tampil lebih terhormat tanpa menggunakan politik uang yang menjadi salah satu pintu masuk tindak pidana korupsi,” tuturnya.
Dia menambahkan, peran masyarakat itu juga sangat penting sebagai pemilih dengan cara harus lebih elegan untuk menolak, serta melaporkan jika pada pelaksanaan pemilihan ada indikasi politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu. Artinya, dari peran tiga pilar ini sangat penting untuk saling mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bisa menghasilkan pemimpin lebih baik 5 tahun kedepan.
“Intinya, keberhasilan mencari pemimpin itu perlu keterlibatan semua pihak agar kedepan kasus-kasus korupsi tak terulang kembali,” tambahnya. (mhf)
