RADARBEKASI.ID, BEKASI – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bekasi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi meningkatkan mutu infrastruktur dan kualitas sebagai fasilitas pendidikan.
Hal ini disampaikan Anggota Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha. Menurutnya, Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang memiliki kawasan industri terbesar se Asia Tenggara, seharusnya tidak ada lagi infrastruktur atau sarana prasarana pendidikan yang tidak layak.
“Belum lama ini, sudah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Pendidikan. Namun dalam pembahasan, kami merasa miris masih banyak bangunan sekolah yang rusak,” ucap Aria.
Menurutnya, terkait infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai, menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga, apa yang sudah dibahas bersama dengan Pansus LKPJ DPRD, bisa dilaksanakan oleh Pemkab Bekasi.
Ditambahkan pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi ini, kurikulum juga harus diperhatikan. Adanya kesalahan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan moral, perlu diajari oleh lembaga pendidikan. Kemudian juga, nilai-nilai Pancasila sebagai penyemangat generasi muda untuk bisa menjadi seorang pejuang.
“Masalah pendidikan itu menjadi program prioritas yang harus diselesaikan secara bersama, yang dapat berkorelasi untuk menekan angka pengangguran. Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bekasi, punya daya saing,” harap Aria.
Kenyamanan para anak-anak didik dalam mengikuti proses belajar mengajar, lanjut Aria, penting adanya fasilitas yang layak sebagai pendukung dan memberikan stimulus bagi anak-anak dalam belajar untuk menuju generasi emas.
“Kami harapkan, apa yang disampaikan dalam pembahasan, bisa diselesaikan oleh dinas terkait. Sehingga, pembangunan yang menggunakan uang daerah, bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Aria.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Beni Saputra menjelaskan, sebanyak 108 kegiatan pembangunan serta perbaikan sekolah tingkat SDN dan SMP akan terealisasi.
“Pemenang pada kegiatan pelaksanaan sudah ditentukan, proses kontrak sedang berjalan. Kami meyakini, bulan September-Oktober 2022, perbaikan dan pembangunan sekolah sudah rampung,” terang Beni.
Saat ditanya targetkan perbaikan serta menghilangkan ruang kelas yang rusak, Beni belum bisa memastikan untuk realisasi sekolah-sekolah yang rusak secara keseluruhan.
“Hasil dari rapat dengan Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bekasi, akan kami rumuskan dengan Dinas Pendidikan. Sebab, Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah sebagai user yang melakukan pendataan. Berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan, kami membangun sesuai dengan kebutuhan,” tandas Beni. (and)
