RADARBEKASI.ID, BEKASI – Siswa dari keluarga tak mampu yang bersekolah di SMP swasta bakal mendapatkan subsidi biaya pendidikan dari pemerintah daerah setempat. Subsidi akan mulai diberikan mulai tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan, subsidi bagi siswa tidak mampu akan diberikan kepada siswa tingkat SMP swasta di Kota Bekasi pada tahun ajaran baru 2022/2023.
“Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini akan memberikan bantuan subsidi kepada siswa tidak mampu dengan tujuan agar siswa tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri dapat bersekolah di sekolah swasta dengan gratis,” ujarnya Inayatullah.
Hal itu dikatakannya saat ditemui dalam acara penandatanganan MoU PPDB 2022 antara Pemerintah Kota Bekasi dengan sekolah swasta di Aula SMP Teratai Putih Global, Rabu (29/6). Adapun target penerima subsidi sekitar 3.500 siswa dengan anggaran Rp15 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2023.
“Bantuan akan diberikan Rp15 miliar. Kita akan berikan kepada 3.500 siswa tidak mampu pada tingkat SMP. Akan tetapi jika kenyataan di lapangan lebih banyak siswa tidak mampu, jumlah 3.500 siswa ini bisa berubah disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Subsidi yang diberikan setiap bulan kepada siswa tak mampu itu berkisar antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu per siswa. Kepastian besar subsidi akan ditentukan dengan jumlah siswa tidak mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
“Kami sosialisasikan dahulu besaran bantuan itu di kisaran Rp100 ribu. Jika siswa tidak mampu yang tertampung sedikit atau dari hasil penyisiran terdapat siswa yang tidak cukup banyak, maka kisaran bantuan bisa ditambah menjadi Rp150 ribu per siswa. Begitupun sebaliknya jika jumlah siswa yang tertampung cukup banyak maka bantuan hanya akan diberikan Rp100 ribu per siswa,” tuturnya.
Subsidi tersebut akan diberikan khusus kepada warga tidak mampu yang berdomisili di wilayahnya. Dengan demikian, orangtua atau wali penerima subsidi harus berKTP Kota Bekasi.
“Bantuan hanya diberikan bagi masyarakat kota Bekasi dan hanya masyarakat tidak mampu saja yang mendapatkan bantuan dibuktikan dari verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ucapnya
Melalui MoU, Inay berharap, sekolah swasta dengan biaya SPP di bawah Rp250 ribu bisa bekerjasama untuk menerima siswa tidak mampu demi meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Bekasi serta memenuhi wajar Pendidikan Dasar bagi setiap warga negara.
Sementara, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi Asep Zamzam Subagja mengungkapkan, rasa syukurnya atas MoU yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan sekolah swasta.
“Kami sangat senang dengan adanya MoU ini, karena harapan kita satu bahwa masyarakat tidak mampu tidak hanya mengharapkan bisa sekolah di negeri saja karena gratis. Tapi pada tahun ini masyarakat tidak mampu juga bisa bersekolah di swasta secara gratis,” ujarnya.
Dengan adanya MoU ini, sekolah swasta yang sudah berkomitmen untuk bekerjasama tidak ada lagi uang pangkal atau uang gedung yang dipungut. Kemudian tidak ada lagi pungutan biaya SPP bagi siswa tidak mampu.
“Tidak ada lagi biaya uang pangkal atau uang gedung, kemudian jika sekolah tersebut contohnya biasa memungut biaya SPP Rp190 ribu atau Rp150 ribu dengan bantuan yang diberikan yaitu misalnya Rp100 ribu, maka sekolah tersebut tidak boleh lagi meminta uang sisanya karena kita sudah berkomitmen untuk membantu siswa tidak mampu dalam menjalankan pendidikan wajib 9 tahun,” paparnya.
BMPS berharap dengan adanya program bantuan subsidi ini, sekolah swasta khususnya pada tingkat SMP tahun ini memiliki peluang untuk mendapatkan siswa lebih banyak.
“Setidaknya sekolah swasta yang dua tahun kemarin tidak menerima siswa, kali ini bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan siswa yang lebih banyak,” pungkasnya. (dew)
