RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah menyusun 11 pedoman Panduan Rancang Kota (PRK) untuk mengembangkan wilayah berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD). Integrasi transportasi di dua kawasan TOD Kota Bekasi ditarget beroperasi penuh tahun 2023.
Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengatakan bahwa aksesibilitas masyarakat dengan berbagai moda transportasi, termasuk pejalan kaki menjadi kunci penting kawasan TOD.
Kendala Kota Bekasi sampai dengan saat ini adalah menciptakan aksesibilitas, setidaknya dibutuhkan Rp500 miliar untuk meningkatkan aksesibilitas, mulai dari peningkatan jalan hingga pembebasan lahan.
“Tetapi kita tidak berdiam diri karena aksesibilitasnya nggak bagus, teman-teman di dinas tata ruang sedang menyusun PRK, saya pun setiap rapat PRK itu hadir, malah saya yang memimpin rapat,” katanya, Senin (21/11).
Pedoman PRK ini diperlukan untuk menyusun desain kawasan TOD, mulai dari batas kawasan, desain bangunan di dalam kawasan, hingga aksesibilitas. Dari 12 simpul transportasi yang ada di Kota Bekasi, 11 pedoman PRK kawasan TOD ditarget selesai akhir tahun 2022.
Setelah pedoman rampung disusun, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan seluruh pihak yang ada di kawasan TOD, mulai dari masyarakat sampai badan usaha.
“Supaya jangan menjadi masalah pada saat pak walikota membuat Perwal. Yang kedua bicara tata kelola, siapa pengelolanya, pengelolanya BUMD kita PDMP, bekerjasama dengan PT KAI karena dia yang punya LRT,” ungkapnya.
Untuk dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, perlu dilakukan peningkatan status Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) dari Perumda menjadi Perseroda. Johan menargetkan dua dari 11 TOD yang tengah disusun pedoman PRKnya akan beroperasi penuh di tahun 2023.
“Saya optimis minimal dua sudah beroperasi secara penuh, karena sudah jadi PRKnya,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam seminar dan dialog interaktif optimalisasi TOD dan sinergi moda transportasi, Direktur Prasarana BPTJ, Zamrides mengatakan bahwa aspek tata ruang dan aspek transportasi menjadi komponen yang diperhatikan rekomendasi.
Aspek yang diperhatikan oleh BPTJ diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah mencakup TOD,
Serta konektivitas transportasi. Untuk mengurangi tingkat kemacetan, maka kawasan TOD diharapkan bersifat sustainable atau berkelanjutan.
“Jadi TOD ini harus sustainable, berkelanjutan, tidak hanya untuk sesaat saja, tapi untuk jangka panjang,” paparnya. (sur)
