RADARBEKASI.ID, BEKASI – Jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi pada 2022 mencapai 190 ribu orang, sedangkan angka kemiskinan tercatat 540 ribu. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) malah mengalami peningkatan menjadi 75,22 poin.
Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dalam empat tahun terakhir. Program pemberdayaan masyarakat, perbaikan infrastruktur secara masif hingga keseriusan memberantas stunting, dinilai menjadi beberapa faktor yang berdampak terhadap kenaikan IPM, dan menjadi yang tertinggi untuk tingkat kabupaten di Jawa Barat (Jabar).
“Tentu ini sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, dan merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Akan tetapi, bukan pencapaian itu jangan direspon secara berlebihan, karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ke depan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Seperti diketahui, IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah. Dan IPM dibentuk dalam tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.
Lebih dari itu, IPM pun kerap dijadikan data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah yang nantinya berujung pada penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, IPM 2022 mengalami kenaikan 0,8 persen dari tahun 2021 yang berada pada angka 74,45 poin. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dibanding beberapa tahun lalu, di mana kenaikan tertinggi hanya mencapai 0,4 persen,” terang Dani.
Ia membeberkan, pada 2019, IPM Kabupaten Bekasi berada di 73,99 poin, kemudian pada 2020 74,07 poin, dan 2021 74,45 poin. Dibandingkan dengan seluruh daerah, poin tersebut masih tertinggal, terutama jika dibandingkan dengan kota. Akan tetapi untuk tingkat kabupaten, IPM Kabupaten Bekasi menjadi yang tertinggi di Jabar.
“Seperti diketahui, IPM merupakan indikator yang nyata terkait bagaimana manusia itu dapat terbangun. Dengan memenuhi berbagai hal yang dibutuhkan, maka IPM di suatu daerah akan turut meningkat. Jadi itu yang kami lakukan selama ini, memenuhi berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat,” ucap Dani.
Berdasarkan laporan tahunan Pemkab Bekasi, peningkatan IPM merupakan salah satu indikator pencapaian sepanjang 2022. Selain itu, capaian lain yakni dari sisi keuangan daerah. Dimana persentase pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan perbelanjaan. Tercatat realisasi pendapatan 2022 mencapai Rp 6,024 triliun. Sedangkan perbelanjaan Rp 6,005 triliun dengan total serapan anggaran mencapai 86,11 persen.
Sedangkan di sektor infrastruktur pendidikan, Pemkab Bekasi telah membangun lebih dari 95 ruang kelas baru untuk tingkat SD dan SMP. Lebih dari itu, 352 ruang kelas rusak pun telah direhab.
Sementara pada fasilitas kesehatan, tiga puskesmas baru telah dibangun dan 19 puskesmas lainnya direnovasi.
Pembangunan pun menyasar pada kebutuhan dasar masyarakat, dengan merenovasi 2.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTH) milik warga. Kemudian membangun 1.434 unit toilet di rumah warga dalam program sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Program ini bertujuan untuk memberantas perilaku buang air besar sembarangan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cecep Noer, mengapresiasi kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022. Akan tetapi, capaian tersebut masih menyisakan berbagai catatan yang perlu dievaluasi.
“Percepatan pembangunan harus benar-benar direalisasikan. Soalnya, setiap tahun semangatnya digelorakan, namun tetap saja pembangunan baru dilaksanakan di akhir tahun. Maka kami berharap, di tahun ini tidak terjadi lagi. Segera realisasikan apa yang menjadi program kerja, agar pembangunan dapat secepatnya dirasakan masyarakat,” saran Cecep. (and)
