RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan dan menyetujui pengelolaan serta pengawasan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kota/kabupaten.
Pengembalian kewenangan itu, kata Ridwan Kamil, bukan tanpa alasan. Dia menyebut, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dinas Pendidikan dinilai tidak berjalan efektif karena terkendala jarak.
Merespon wacana tersebut, Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan pihaknya tinggal menunggu keputusan pemerintah provinsi. Pengembalian SMKN dan SMAN itu baru rencana Gubernur Jawa Barat.
“Artinya kan keputusannya melalui mekanisme perundangan yang berlaku,” kata Tri kepada awak media, Selasa (2/5/2023).
Pada prinsipnya, lanjut Plt Wali Kota, dirinya bersyukur jika wacana pengembalian pengelolaan dan pengawasan SMA dan SMK ke pemerintah kota dan kabupaten itu terealisasi. Bagaimanapun juga anak bangsa yang kemudian dididik adalah kemudian yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten.
Sehingga mungkin rentang kendalinya menjadi lebih pendek. Sehingga pembinaan pun bisa dilakukan secara lebih cepat.
BACA JUGA: Kebijakan Plt Wali Kota Soal TPPPD Dilaporkan ke Ombudsman RI
“Apalagi, Kota Bekasi dengan Jawa Barat cukup jauh. Sebagai kota yang paling timur. Saya kira pasti ada nilai-nilai positif kalau kemudian itu bisa terjadi,” ucapnya.
Kemudian, ditanya terkait persiapan yang akan dilakukan jika SMKN dan SMAN kembali ke Kota dan Kabupaten masing-masing. Dirinya kira sarana dan prasarana yang ada itu harus di optimalkan. Belum lagi kemudian terkait penyebaran tenaga pendidik.
“Karena memang tadi ada Disparitas jumlah pendidik dan juga pihak sekolah dengan cakupan pelayanan. Tentunya akan kita siapkan sarana dan prasarananya,” ungkapnya. (pay)
