RADARBEKASI.ID, BEKASI – Daerah yang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran.
Sehingga, ratusan warga Kabupaten Bekasi, kembali melakukan aksi damai di depan Kantor Pemkab Bekasi, Rabu (23/8).
Masa yang mengatasnamakan kaum pengangguran ini, membuat aksi teatrikal dengan menyerahkan lamaran serentak ke kantor bupati, serta menyiapkan sejumlah sesajen, dengan harapan, ada kesadaran dari pemerintah untuk memperhatikan warga yang kesulitan mencari kerja.
Koordinator aksi Kaum Penganggur Kabupaten Bekasi, Dwi Haryanto mengatakan, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi setiap tahun terus bertambah.
“Ini sebagai bukti nyata, kalau eksekutif dan legislatif gagal dalam mengatasi masalah pengangguran, di daerah yang memiliki industri terbesar se-Asia Tenggara,” ucap Dwi.
Kata dia, aksi ini bertujuan untuk mendorong agar pemerintah dan para wakil rakyat, bisa mengambil tindakan cepat dalam mengurangi angka pengangguran.
Di sisi lain, aksi tersebut juga diwarnai dengan pembentangan spanduk poster yang bertuliskan, protes terhadap Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Bekasi, Andi Akbar menyampaikan, pihaknya terus melakukan intervensi dalam melakukan penyerapan tenaga kerja.
“Kami tidak diam, selama ini terus berupaya, dor to dor ke perusahaan-perusahaan untuk minta lowongan kerja bagi warga Kabupaten Bekasi. Pasalnya, angka pengangguran masih tinggi,” bebernya.
Menurut Andi, sedikitnya perusahaan-perusahan manufaktur yang berada di kawasan industri Kabupaten Bekasi, masih belum pulih sepenuhnya.
“Operasional perusahaan manufaktur yang ada juga masih belum stabil, karena faktor permintaan bohlam normal,” tuturnya.
Saat ini, tambah Andi, pihaknya terus melakukan kolaborasi secara langsung kepada para pelaku industri, yakni pada perusahaan-perusahaan.
“Kami sedang mencoba berkolaborasi dengan perusahaan yang ada, supaya penyerapan tenaga kerja lokalnya terakomodir, dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran,” harapnya.
Andi mengklaim, sejauh ini pemerintah daerah sudah melakukan berbagai inovasi, agar persoalan pengangguran dapat diatasi.
“Kami sudah menggandeng stakeholder setempat, diantaranya Apindo, Forum HRD dan eksternal lainnya,” beber Andi.
Ia mengakui, penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi masih rendah, lantaran tidak ada sanksi tegas yang diterapkan bagi perusahaan.
Kemudian, dari segi pengawasan pada perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, kewenangannya di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya akan terus mendorong dari segi kompetensi bagi para calon tenaga kerja.
“Kopetensi ini, nantinya akan mendukung para calon tenaga kerja yang akan dilatih melalui Badan Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bekasi. Makanya, selama ini kan banyak calon tenaga kerja yang gagal tes masuk kerja, karena nilai disiplinnya kurang,” tandasnya. (and)
