RADARBEKASI.ID, BEKASI – Politikus muda milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Allegra Putri Kartika, terus menggaungkan program dalam bidang pendidikan dalam pencalonannya sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar VII yang mencakup Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Program yang digaungkan perempuan kelahiran 12 Agustus 1996 ini sesuai latar belakangnya dibidang pendidikan sebagai lulusan University College London.
Kepedulian Allegra terhadap bidang pendidikan ini sudah dibuktikan, setelah dirinya meluncurkan program pelatihan Bahasa Inggris bagi siswa, mahasiswa, maupun pengajar secara gratis.
Program tersebut diluncurkan secara daring lewat situs englishforward.id. Alasan dirinya meluncurkan program pelatihan ini, karena dengan bisa berbahasa Inggris akan menambah nilai dan membuka banyak kesempatan untuk menggapai cita-cita.
Diketahui, Allegra mempunyai pengalaman profesional sebagai Co-Founder sebuah konsultan pendidikan luar negeri bernama Yes Study Education Group, lalu pernah menjadi guru bahasa Inggris, dan sekarang aktif di NGO, seperti di Generation Global – Tony Blair Institute of Global Change yang berfokus mempromosikan program kewarganegaraan global gratis untuk siswa 13 hingga 17 tahun.
BACA JUGA: Allegra Putri Kartika Sosialisasi Slogan ”Seger 8ener”, Komitmen Perjuangkan Hak Pendidikan
Pada kesempatan ini, Allegra menilai, secara keseluruhan di Indonesia salah satu yang harus diperbaiki itu akses dan pemerataan. Apalagi sekarang ada zonasi dan kurikulum merdeka. Menurutnya, kurikulum merdeka itu sebenarnya sangat bagus, karena anak-anak lebih leluasa untuk menentukan mau jurusan apa. Artinya, anak-anak tidak terpaku hanya IPA dan IPS, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Namun demikian, Allegra melihat, belum semua daerah bisa menerapkan kurikulum merdeka, karena sangat menekankan atau berfokus kepada digitalisasi. “Ada beberapa daerah yang mungkin belum ada internet, belum ada kapasitas SDM yang melek digital. Sebenarnya bagus kurikulum merdeka, tapi perlu ada akses dan pemerataan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, belum lama ini.
Kemudian ada lagi mengenai aturan zonasi, persoalan mengenai aturan ini ketika di suatu wilayahnya tidak ada sekolah yang bagus atau berkualitas, artinya setara dengan zona lainnya. Sedangkan ketika mereka (anak-anak) ingin mengambil sekolah di zona lain tidak bisa. Tentu ini masih menjadi problem di bidang pendidikan. “Itu secara keseluruhan di Indonesia,” katanya.
Sementara untuk problem di bidang pendidikan di wilayah Dapil Jabar VII, mengingat arena tarungnya sebagai kawasan Industri, yang sangat dibutuhkan salah satunya revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terlebih masih banyak keluarga-keluarga yang masih memikirkan besok bisa makan atau tidak. Oleh karena itu harus ada sekolah berkualitas namun tidak membebani masyarakat atau orang tua siswa.
“Saya memberi solusi harus ada SMK yang bukan ecek-ecek doang. Cuma dapat ijazah terus bisa kerja, tapi benar-benar kualitas, benar-benar siap kerja di perusahaan-perusahaan yang memang bagus, yang bisa mensejahterakan dia dan juga keluarganya. Mereka mau cepat kerja, tapi perusahaan melihat ijazah mereka, pendidikannya,” jelasnya. (pra/adv)
