RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sedianya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menorehkan catatan manis pada 25 Januari kemarin, menyabet rekor MURI usai melantik 5,7 juta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, catatan bersejarah itu tercoreng oleh pertanyaan dan tuntutan terkait pembayaran uang transport oleh KPPS yang dilantik. Kondisi ini pun terjadi di Bekasi.
Pertanyaan dan tuntutan pembayaran uang transport pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS di Bekasi mencuat di media sosial, bahkan langsung di akun resmi milik KPU. Mereka bertanya ada atau tidaknya uang transport, hingga apa kendala yang membuat uang transport tersebut tidak kunjung diterima oleh KPPS.
Total ada 49.546 KPPS yang dilantik di Kota Bekasi, mereka akan bertugas di 7.078 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Usai pelantikan, puluhan ribu KPPS tersebut langsung mengikuti Bimtek. Sementaar di Kabupaten Bekasi ada 58.919 KPPS yang bertugas di 8.417 TPS.
Salah satu KPPS di wilayah Bekasi Selatan menyampaikan bahwa uang transport memang belum diterima. Informasi yang diterima dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat, setiap orang mendapatkan Rp100 ribu, yang tersebut belum sampai tangan PPS.
“Sedangkan saya baca di IG KPU RI bahwa dana transportasi sudah disiapkan dan dana tersebut sudah didistribusikan ke KPU Kabupaten dan Kota,” katanya.
BACA JUGA: Puluhan Ribu Anggota KPPS Ujung Tombak Suksesnya Pemilu
Ia berharap KPPS mendapat transparansi terkait dengan persoalan uang transport ini. Menurutnya, tidak masalah jika memang tidak ada anggaran transportasi, sangat disayangkan ketidakjelasan terkait dengan hak dan transparansi ini.
Transparansi yang dimaksud berguna untuk menghindari kesalahpahaman berbagai pihak, mulai dari KPU Kota Bekasi, PPS, hingga KPPS.”Kan kalau begini mah anggota KPPS juga merasa kaya berharap tapi tidak ada kejelasan, sedangkan keterangan dari PPS pun katanya dananya belum cair,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh KPPS di wilayah Rawalumbu, uang transport juga belum diterima. Seharusnya, uang transportasi untuk kegiatan skala nasional ini sudah tersalurkan secara merata.
Informasi terakhir yang diterima, uang transportasi rencananya akan diberikan dalam waktu dekat.
“Disampaikan mudah-mudahan cair dalam beberapa hari kedepan sebesar Rp100 ribu untuk Bimtek, sedangkan untuk untuk uang pelantikan tidak ada,” ungkap KPPS yang enggan disebutkan namanya ini.
Salah satu KPPS ini berharap ada kesetaraan dalam hal yang transport. Paling penting lagi kata dia, uang transport ini tidak ditunda, sementara di daerah lain berdasarkan informasi yang diperoleh sudah menerima uang transport tersebut.
Kemudahan seseorang menerima informasi di era digital membuat siapapun bisa mengakses informasi, era digital telah membuka semua jalur informasi kepada masyarakat.”Sebenarnya besar kecilnya uang transport tidak menjadi masalah, asalkan memang sudah dianggarkan segitu dari KPU,” tambahnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bekasi. Kondisi ini juga seakan menjadi bola panas bagi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), karena tudingan miring akan mengarah kepadanya. Sedangkan PPS sendiri tak mendapatkan anggaran itu. Hal itu seperti yang disampaikan salah satu Panitia Pemungutan Suara PPS yang berada di wilayah Kecamatan Tambun Selatan.
Anggota PPS yang enggan disebutkan namanya ini mengaku, dalam pagu anggaran yang ada untuk uang transport bagi anggota KPPS hanya pada pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek). Sementara pada pelantikan tidak mendapatkan informasi. “Soalnya di pagu anggaran yang ada uang transportnya hanya bimtek. Sedangkan pelantikan nggak ada. Tapi KPU RI jawabannya itu ada, baik bimtek maupun pelantikan, ramai lagi bae dah,” ucapnya.
Ironisnya, anggaran pelaksanaan pelantikan anggota KPPS belum diterima oleh PPS. Namun demikian, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan sehingga membebani PPS di desa tersebut. “Sedih mah anggaran belum turun, tapi kegiatan wajib dilaksanakan. Untung bagusnya kita PPS tahan omongan KPPS,” ungkapnya.
“Bukan apa-apa pak, takutnya nanti di kira di makan sama PPS, sudah kemarin dibebankan pikiran, sekarang kita dibebankan opsi,” ucapnya.
Menyikapi itu, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido menjelaskan, berkaitan tentang pagu anggaran yang memang dianggarkan dari KPU RI inikan bentuknya itu belum dibagi ke sub-sub bagian, tentang indikator salah satunya adalah biaya pelantikan. Menurutnya, hampir semua tidak menggelontorkan anggaran itu. Mulai dari Kota Bekasi, Karawang, hingga Kabupaten Bekasi, tidak terdapat di pagu anggaran.
“Mencuat pengaduan di Instagram KPU RI. Sehingga hal ini masih kita lakukan komunikasi kepada pihak KPU RI, terkait tentang dana tersebut. Jika memang nanti betul adanya, maka kita akan penuhi sesuai apa yang menjadi dasar, baik dari KPU RI maupun kabupaten,” tuturnya.
Berdasarkan sepengetahuannya, anggaran yang digelontorkan oleh KPU RI bentuknya tidak aitem. Dalam hal ini kata Ali, masing-masing daerah mengajukan, dengan besarannya harus menyesuaikan dengan jumlah banyak atau sedikitnya Tempat Pemungutan Suara (TPS). Secara otomatis anggarannya jelas berbeda-beda. Hal itu yang menitikberatkan jangan sampai diartikan beda oleh pihak-pihak lain.
Sayangnya Ali enggan membeberkan secara gampang pagu anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten Bekasi untuk pelantikan dan Bimtek KPPS. Dirinya mengaku kurang memahami mengenai itu (pagu anggaran KPPS). “Saya kurang paham untuk rincian pagu anggaran setiap kegiatannya. Saya belum menjabat, jadi nggak tahu. Karena yang mengajukan untuk itu kepemimpinan periode KPU sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi, Wahid Rosidi menyampaikan, seluruh anggota KPPS yang sudah diambil sumpahnya (dilantik), akan mendapat uang transport sebesar Rp 100 ribu per orangnya. Lalu kemudian dilanjutkan lagi, yang bersangkutan mengikuti Bimtek satu kali. Kegiatan Bimtek ini sama mendapat bantuan transport dengan besaran Rp 100 ribu. Hanya memang dalam implementasi di lapangan masih ada beberapa hal yang menghambat pendistribusian itu.
“Maka yang dibayar baru bantuan transport buat Bimtek sebesar Rp 70 ribu. Artinya KPU masih punya tanggungan Rp 130 ribu untuk setiap anggota KPPS yang kemarin telah dilantik dan Bimtek. Jadi per orang itu dapat Rp 200 ribu untuk dua kali kegiatan. Memang ada cuma lagi revisi saja. Itukan wajar, yang bersangkutan juga masih terikat kerja, jadi nanti bisa disusur,” ucapnya.
BACA JUGA: Calon KPPS di Kabupaten Bekasi Terindikasi Pengurus Parpol
Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa menyampaikan pelantikan dan pelaksanaan Bimtek dilaksanakan oleh masing-masing PPS, termasuk memfasilitasi Snack, konsumsi, dan uang bantuan transport sebesar Rp100 ribu. Pelaksanaan Bimtek akan berlangsung sampai dengan 29, paling lambat 30 Januari besok.
Uang bantuan transport tersebut kata Ali, akan dibayarkan setelah seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan.”Dan itu akan dibayarkan setelah selesai kegiatan. Jadi clear ada bantuan transport, dan akan dibayarkan setelah kegiatan,” katanya.
Secara umum kata dia, informasi tersebut sudah diketahui oleh PPK, PPS, dan KPPS.Meskipun demikian, Ali menyampaikan apresiasi kepada KPPS yang telah mengikuti pelantikan dan Bimtek guna mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.”Sebenarnya sudah terinformasikan kepada PPS, PPK, kepada beberapa teman-teman KPPS. Mungkin ada beberapa yang belum tersampaikan,” tambahnya. (sur/pra)
