RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak akibat pergeseran tanah di Kampung Legok Cariu RT 22 RW 06 Desa Sukamukti Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi, menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 terganjal oleh regulasi. Sehingga, rencana itu tidak bisa segera direalisasikan.
Ketentuan mengenai penggunaan dana BTT pada APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BACA JUGA: Pemerintah Janjikan Bantuan bagi Warga Terdampak Pergeseran Tanah di Bojongmangu
Dalam regulasi itu, dana BTT dapat digunakan setelah ada pernyataan tanggap darurat dari kepala daerah. Sementara, pergeseran tanah di Desa Sukamukti belum ditetapkan status tanggap darurat bencana karena belum memenuhi syarat.
“Salah satu syarat untuk bisa mengakses BTT adalah penetapan status tanggap darurat bencana, namun berdasarkan kondisi di lapangan belum memenuhi syarat untuk ditetapkan status tanggap darurat bencana,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis, kepada Radar Bekasi, Senin (18/3).
Disinggung mengenai BTT potensi tidak dapat digunakan, Muchlis menuturkan saat ini masih dalam tahap pengkajian.”Kami masih melakukan survei. Kemudian nanti dari hasil survei seperti apa,” ucapnya.
“Kalau nanti hasil kajian sudah rampung. Kami akan sampaikan lebih lanjutnya,” ucapnya. (and)
