RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah legislator tingkat kota dan provinsi menyoroti masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, angka pengangguran terbuka Kota Bekasi pada 2024 tercatat sebesar 7,82 persen.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rizki Topananda, mengatakan angka pengangguran masih didominasi kalangan muda usia produktif.
Menurut Rizki, sebagian masih berpikir bahwa bekerja di perusahaan, pabrik, atau perkantoran. Padahal kondisi saat ini cukup sulit menyusul banyaknya perusahaan yang ”gulung tikar”.
“Kita tidak bisa berpangku dengan investor yang menyerap tenaga kerja besar, karena yang ada malah beberapa perusahaan besar mengalami kebangkrutan. Makanya kita harus mulai kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap situasi kondisi hari ini,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (16/4).
Menurutnya, proses untuk mengurangi angka pengangguran di era digital seperti sekarang, pemerintah harus memfasilitasi anak-anak muda untuk mengembangkan kreativitasnya, yang bisa menghasilkan uang.
Rizki menilai, salah satu caranya dengan memperluas pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital.
“Kalau masa pasarnya sudah luas bisa menyerap tenaga-tenaga kerja baru, otomatis dikit demi sedikit bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Bekasi. Kalau ini bisa dilakukan secara masif, pada akhirnya perekonomian tumbuh dari UMKM dan usaha kreatif yang dilakukan anak-anak muda,” katanya.
Politisi yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kota Bekasi ini menegaskan, pendampingan terhadap anak muda harus dilakukan serius, mulai dari rekrutmen peserta pelatihan hingga pasca pelaksanaan.
“Bukan hanya sekedar formalitas kegiatan berjalan. Tapi bagaimana proses itu dilakukan sejak awal rekrutmen peserta pelatihan sampai selesai acara, dan pendampingannya berjalan secara maksimal,” sambung politisi yang juga sebagai Ketua DPC PKB Kota Bekasi ini.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisyal Hermawan, menilai perlu ada sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam menciptakan iklim usaha yang baik.
“Para pelaku usaha mikro maupun yang lainnya harus kita fasilitasi, beri akses kemudahan, berikan kenyamanan, perlindungan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum untuk melindungi para pelaku usaha dari ancaman premanisme.
“Harus ada kepastian hukum. Karena mereka harus kita lindungi, sehingga mereka nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan Kota Bekasi,” ucap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Politisi yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi ini optimistis, bila pemerintah mampu menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha, maka banyak investor yang masuk ke Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi.
“Otomatis pengangguran akan berkurang dengan sendirinya,” jelasnya. (pra)
