RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja untuk mengevaluasi kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul masih rendahnya serapan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Saya minta bupati untuk bisa lebih menegaskan lagi kepada OPD-OPD untuk mengikuti arahannya yang sudah dilakukan dengan jelas,” ujar Ade kepada Radar Bekasi, Senin (27/7).
Ade mempertanyakan efektivitas instruksi yang telah diberikan Plt Bupati jika pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal. Menurutnya, hal itu terlihat dari masih banyaknya proyek pembangunan yang belum terealisasi.
“Kalau jumlah persentasenya saya belum tahu persis, hanya kita bisa lihat sendiri pembangunan belum terlaksana dengan baik, dan belum maksimal. Jadi yang ada hanya belanja rutin,” katanya.
Meski demikian, politikus Partai Golkar itu enggan membeberkan secara rinci kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurutnya, pihak yang paling tepat menjelaskan persoalan tersebut adalah unsur pemerintah.
“Saya kira yang tepat menjawab bagian pemerintahan, karena kita dari dewan sudah berkali-kali meminta, menekankan, memanggil, lalu mengarahkan untuk segera dilakukan pembangunan karena hal-hal semuanya sudah ada,” ungkapnya.
Ade mengatakan, beberapa waktu lalu Plt Bupati telah menyampaikan komitmennya untuk memaksimalkan waktu yang tersisa agar pembangunan dapat berjalan. Bahkan, Plt Bupati juga telah mengundang instansi teknis guna mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan.
“Sampai sekarang belum ada, saya tidak tahu kendala yang berarti. Jadi harapan kami ya sudah digelar pembangunan agar bisa dirasakan masyarakat, karena sekarang saya sudah dengar beberapa yang menjadi catatan,” katanya.
Menurut Ade, keterlambatan pembangunan tidak hanya berdampak pada molornya proyek fisik, tetapi juga berimbas pada pelayanan publik.
“Ini bisa berdampak kepada pembangunan yang molor, ada beberapa sekolah, puskesmas, yang tidak bisa dibangun. Maka ini tidak bisa dilihat hanya keterlambatan pembangunan, tapi berdampak juga ke pelayanan masyarakat,” sambungnya. (pra)
