Oleh: Dahlan Iskan
Saya begitu ingin menulis soal ditemukannya uang ratusan miliar rupiah di sebuah kafe di Jakarta Selatan itu. Tapi saya sedang agak terisolasi sekarang ini. Saya sedang seperti seekor burung di sangkar emas.
Kamar saya ini begitu nyaman, besar dan agak mewah. Tapi saya tidak bisa berkomunikasi secara bebas. Sulit menggali bahan yang memadai untuk menulis kasus yang sangat panas di Jakarta itu.
Saya sedang di Rusia. Di bagian paling timur Russia: Vladivostok. Arus informasi sedang dibatasi. Terutama sejak Rusia manyerang Ukraina –yang kemudian jadi perang berlarut. Saya masih bisa menerima dan kirim WA tapi tidak bisa membuka dokumen, foto, atau video.
Saya agak telat tahu: menggunakan WeChat-nya Tiongkok lebih lancar. Saya pun mencoba berkomunikasi pakai WeChat. Tapi tetap saja sulit: tidak banyak sumber berita di Indonesia yang punya WeChat.
Saya pun disarankan pakai Telegram. Tapi sudah lama Telegram saya mati. Telegram itu saya install saat saya ke Kamboja dulu. Di sana semua orang pakai Telegram –sangat jarang yang pakai WA.
Maka untuk sementara saya jadi pembaca berita saja: sambil membayangkan betapa serunya peristiwa itu. Polisi menggerebek sebuah kafe yang menyimpan brankas rahasia: berisi ratusan miliar rupiah. Juga benda berharga mulia.
Temuan itu dikaitkan dengan nama Jaksa Agung Muda tindak pidana korupsi: Febrie Adriansyah. Lalu rumah pejabat puncak Kejagung itu dijaga tentara –mengesankan polisi jangan sampai datang ke rumah itu untuk melakukan penggeledahan lanjutan.
Kadang, dengan hanya membayangkan bisa lebih seru dari melihat langsung peristiwanya. Meski saya sudah hati-hati saat menyeleksi berita yang saya baca tetap saja berkesimpulan tidak ada peristiwa lebih seru dari ini: kepala tim pemberantasan korupsi Mabes Polri sedang mengungkap korupsi kepala tim pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung. Luar biasa serunya.
Tentu saya baca juga berita konferensi pers Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Ternyata ia mengatakan uang yang ditemukan itu bukan miliknya. Ada sendiri pemiliknya. Lalu salah satu rumah yang digeledah itu juga bukan rumahnya. Ada pemiliknya.
Setelah mendengar bantahan itu netizen menulis: “kalau tidak ada yang punya berarti itu punya saya”. Seorang wartawan tua menulis: “Itu punya saya. Akan saya ambil sekarang”.
Intinya: kasus ini masih akan seru dan berkembang sangat panjang. Kejaksaan Agung belum lama menangkap dua jenderal polisi dalam kasus Makan Bergizi Gratis. Kini Mabes Polri mengincar ”jenderal” di Kejaksaan Agung.
Setelah dua hari hanya bisa membaca, saya pun merenungkan apa yang pernah saya tulis: apakah peristiwa ini menandakan Indonesia sudah mencapai tipping point atas meluas dan memprihatinkannya korupsi?
Anda sudah ingat: saya pernah menulis bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia harus menunggu terjadinya tipping point. Kemarin-kemarin diberantas seperti apa pun tidak akan berhasil. Sudah sangat mengakar. Masing-masing punya rahasia dan bunya backing. Seperti diungkapkan Prof Mahfud MD, situasnya sudah saling menyandera.
Anda sudah tahu: di Hong Kong dulunya juga seperti itu. Lebih parah. Korupsinya lebih hebat dari di Indonesia. Sampai perawat yang sudah pegang alat suntik pun belum akan menyuntikannya kalau belum disogok. Petugas pemadam kebakaran yang sudah tiba di lokasi kobaran api belum akan nenyemprotkan air sebelum diberi uang sogokan.
Puncak dari saling sandera korupsi di sana adalah saling serang antara penegak hukum. Bahkan saling serang sesama polisi. Masing-masing penegak hukum menjadi backing pihak yang berlawanan. Bahkan sesama polisi bisa mem-backing-i dua pihak yang berseberangan. Akhirnya saling bongkar. Saling tembak. Meletuslah kekerasan fisik dan senjata antar backing.
Itulah tipping point korupsi di Hong Kong.
Semua penegak hukum tidak bisa dipercaya.
Lalu lahirlah ”KPK” di sana.
Setelah itu Hong Kong menjadi sangat bersih dari korupsi, sogok, dan suap. Anda juga sudah tahu: saya pernah mendatangkan ketua ”KPK” Hong Kong ke Jakarta. Di zaman Presiden Megawati Soekarnoputri. Tapi ide yang saya kembangkan saat itu ditolak oleh hampir semua kalangan. Yakni pengampunan korupsi seperti yang dilakukan di Hong Kong setelah terjadinya tipping point.
Apakah ”perang bintang” di Jakarta sekarang ini sudah merupakan pertanda Indonesia pun sudah mencapai tahap tipping point dalam urusan perkorupsian?
Atau kasus besar ini akan cepat reda lagi lewat ”perdamaian” antar penegak hukum untuk saling menutupi borok masing-masing –lalu Indonesia masih akan menunggu datangnya tipping point yang sebenarnya? (Dahlan Iskan)
