RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang menyasar perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi diperkuat melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pendataan sepuluh tahunan sekali ini menjadi pijakan untuk memetakan perkembangan industri, kondisi ketenagakerjaan, serta menyusun kebijakan berbasis data.
Dengan lebih dari 7 ribu perusahaan yang tersebar di 11 kawasan industri, Kabupaten Bekasi menjadi salahsatu barometer pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Karena itu, BPS RI menggandeng pelaku usaha dan berbagai asosiasi industri di wilayah Jabodetabek untuk mendorong partisipasi perusahaan dalam pendataan.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Sensus Ekonomi merupakan upaya dan kolaborasi bersama yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, termasuk para pelaku usaha. Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh perusahaan untuk berpartisipasi mengisi kuesioner yang telah disediakan.
“Kami punya tiga jenis kuesioner. Kuesioner online, kuesioner digital, dan kuesioner cetak apabila dibutuhkan,” ujar Amalia dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian di Cikarang Selatan, Selasa (21/7).
Sementara, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis data. Menurutnya, pemetaan perkembangan industri selama satu dekade terakhir akan membantu pemerintah mengetahui sektor yang tumbuh, persebarannya, serta potensi pengembangannya.
“Bagi pemerintah, sensus ekonomi merupakan satu hal yang sangat strategis bagaimana kita bisa mendapatkan peta terkait dengan pertumbuhan industri kita dalam 10 tahun terakhir, bagaimana sebarannya, bagaimana kekuatannya, mana yang tumbuh pesat, dan seterusnya,” jelas Yassierli.
Ia menambahkan, data tersebut akan menjadi acuan Kemnaker dalam menyusun program pelatihan vokasi dan pemagangan agar selaras dengan kebutuhan dunia industri.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret kondisi perekonomian dan dunia usaha, termasuk tingkat kesejahteraan pekerja, serta tidak berkaitan dengan perpajakan.
“Kabupaten Bekasi merupakan industri terbesar se-Asia Tenggara, ada 7 ribu sekian perusahaan di 11 kawasan. Nah, ini dilihat nanti sensus ekonominya seperti apa, apakah pekerja dapat hidup layak atau tidak. Yang kedua, ini tidak terkait dengan pajak,” ungkap Asep.
Menurutnya, hasil pendataan akan dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi yang masih berada di kisaran 8,2 persen. Data tersebut juga diharapkan mampu mengurangi ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri.
Asep menilai sinkronisasi antara Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, dan pelaku industri menjadi kunci agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Perusahaan harus sinkron antara Disnaker dengan kawasan. Apa yang dibutuhkan, setelah itu baru diajarin dan divokasi,” pungkasnya. (ris)
