RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kebutuhan akan fasilitas layanan kesehatan yang lebih dekat menjadi aspirasi utama warga Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat. Dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, masyarakat mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan puskesmas di wilayah tersebut karena selama ini masih bergantung pada puskesmas yang berada di Kecamatan Bekasi Selatan.
Jarak pelayanan yang dinilai cukup jauh membuat warga, terutama kalangan lanjut usia, ibu hamil, dan pasien yang membutuhkan penanganan cepat, harus menempuh waktu lebih lama untuk memperoleh layanan kesehatan dasar. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan akses kesehatan lebih mudah dan cepat.
Gilang mengatakan pembangunan puskesmas menjadi salah satu prioritas yang terus diperjuangkan melalui DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah.
“Kami terus mendorong agar Jakasampurna memiliki puskesmas sendiri. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan,” ujar Gilang usai menggelar reses di RW 006A, Kelurahan Jakasampurna, belum lama ini.
Menurut Gilang, tahapan awal yang saat ini sedang didorong adalah penyediaan lahan. Salah satu alternatif yang tengah dikaji ialah pemanfaatan aset milik Perum Jasa Tirta (PJT) yang berada di sekitar Kantor Kelurahan Jakasampurna. Pemanfaatan aset tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menargetkan proses penyediaan lahan dapat diselesaikan pada 2026 sehingga pembangunan fisik puskesmas bisa direalisasikan pada 2027 setelah kajian teknis dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi rampung.
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan mengenai banjir yang masih kerap melanda sejumlah kawasan permukiman. Luapan Kali Beringin serta pendangkalan saluran air disebut menjadi penyebab utama genangan saat hujan deras.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gilang memastikan akan mendorong pemerintah daerah mempercepat normalisasi sungai, pengerukan sedimen, hingga peningkatan kapasitas kolam retensi sebagai upaya mengurangi risiko banjir.
Persoalan lain yang mengemuka dalam reses adalah minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan lingkungan. Warga menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat pada malam hari sekaligus meningkatkan kerawanan tindak kriminal.
Gilang mengungkapkan telah mengusulkan sekitar 100 titik pemasangan PJU di wilayah Bekasi Barat berdasarkan aspirasi masyarakat. Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap agar keamanan, kenyamanan, dan kualitas pelayanan publik di lingkungan permukiman semakin meningkat.(adv/*)
