RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi memperkuat upaya mitigasi bencana dengan memetakan wilayah rawan sekaligus menyiapkan masyarakat agar lebih sigap menghadapi potensi bencana.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Bekasi di Pendopo Pemkot Bekasi, Kamis (10/9).
Plt Kepala BPBD Kota Bekasi Wiratma Puspita mengatakan, penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Harapan kami memang dengan FPRB ini dapat membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana. Dengan badai efisiensi dan tekanan fiskal ke APBD dan APBN ini, harapan kami dari FPRB ini dapat mengajak dan mengkoordinir peran serta dari pentahelix, baik dari dunia usaha, dari masyarakat, dari akademisi, dan lain-lainnya,” kata Wiratma.
Menurut Wiratma, banjir dan cuaca ekstrem menjadi risiko terbesar bencana di Kota Bekasi. Namun, potensi bencana lain seperti gempa bumi dan erupsi gunung api juga tetap harus diantisipasi.
“Kalau Kota Bekasi ini memang banjir ya, risiko terbesar kita itu banjir dan cuaca ekstrem. Tapi kita tidak boleh abai dan lalai terhadap potensi-potensi bencana lainnya,” ujarnya.
BPBD juga telah memetakan sejumlah wilayah rawan bencana. Untuk banjir, terdapat dua jenis yang perlu diantisipasi, yakni banjir kiriman dan banjir akibat hujan lokal.
Selain pemetaan, BPBD tengah mengembangkan kelurahan tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana tingkat RW. Program tersebut telah dibentuk di Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Rawalumbu serta sebagian Bekasi Utara.
Program tersebut ditujukan agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Termasuk mengetahui lokasi evakuasi sebelum bantuan dari pemerintah kota tiba.
“Harapan kami sebelum tim penolong dari tingkat kota ini datang, setidaknya mereka sudah tahu bertindak apa,” kata Wiratma.
Dia mencontohkan, masyarakat perlu memahami tindakan dasar ketika menghadapi bencana. Dengan kesiapsiagaan tersebut, risiko yang ditimbulkan akibat bencana dapat ditekan.
Sementara itu, Ketua FPRB Kota Bekasi Abdul Haris mengatakan, penguatan koordinasi menjadi salah satu fokus dalam rakor tersebut. FPRB mendorong kerja sama lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.
“Jadi harapan FPRB ke depan ini bagaimana koordinasi itu lebih baik lagi. Sinerginya lebih baik lagi,” kata Abdul Haris.
Menurutnya, keberadaan FPRB juga perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan. Dengan begitu, koordinasi pengurangan risiko bencana bisa lebih dekat dengan kelurahan dan masyarakat.
“Setiap kecamatan harus ada FPRB di setiap kecamatan. Karena kecamatan itu yang kemungkinan bisa ke kelurahan. Karena yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ada di kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.
Abdul Haris menegaskan, peran utama FPRB adalah melakukan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, sekaligus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana.
“FPRB berfokus kepada mitigasi bencana. Karena bagaimana FPRB berupaya untuk mengurangi risiko bencana. Itu yang paling penting perannya,” katanya.
Baik BPBD maupun FPRB berharap rakor tersebut tidak berhenti sebagai agenda rutin tahunan. Hasil koordinasi diharapkan melahirkan program nyata yang dapat memperkuat kesiapsiagaan masyarakat Kota Bekasi menghadapi berbagai potensi bencana. (rez)
