RADARBEKASI.ID, BANDUNG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menggelar pelantikan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PKS Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah se-Jawa Barat sekaligus Training Orientasi Partai (TOP).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Asrilia, Bandung, Ahad (6/9/2026) ini dihadiri 450 peserta terdiri dari Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PKS Provinsi Jabar dan PKS kota/kabupaten se-Jabar. Berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Barat Heri Koswara membacakan Surat Keputusan (SK) Pelantikan Dewan Pakar dan Dewan Penasehat PKS Provinsi Jawa Barat dan PKS Kota/Kabupaten se-Jabar.
Selain pelantikan, dua tokoh nasional, yaitu Dr. Ahmad Heriyawan (Gubernur Jabar periode 2008-2013 dan 2013-2018) bersama Prof. Irwan Prayitno (Gubernur Sumbar periode 2010-2015 dan 2016-2021) tampil sebagai pemateri Training Orientasi Partai (TOP). Paparan materi keduanya dimoderatori Sekretaris MPW PKS Jabar Heri Koswara.
BACA JUGA: MPW PKS Jabar Siapkan Platform Perkuat Pembinaan Kader
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman kelembagaan sekaligus menyamakan orientasi seluruh unsur partai agar menjalankan peran dan amanah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PKS Tahun 2025.
Dewan Pakar dapat dibentuk pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah, dengan Dewan Pakar tingkat wilayah bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah dan tingkat daerah bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Daerah.
Kerangka ini menempatkan kepakaran sebagai instrumen strategis Partai dalam membaca persoalan, memperkaya perspektif, serta memperkuat kontribusi PKS terhadap masyarakat dan bangsa.
Hadir pula Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi (KKL) Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Syamsu Hilal. Bagi Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS , kegiatan orientasi ini menjadi semakin relevan karena Dewan Penasihat dan Dewan Pakar tingkat wilayah maupun daerah memiliki ruang strategis dalam ekosistem kelembagaan Partai.
Menurut Syamsu Hilal, AD ART menempatkan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) sejajar dengan struktur utama Partai pada tingkat masing-masing, sekaligus memberikan fungsi pertimbangan, konsultasi, supervisi, dan pembinaan agar kebijakan serta pelaksanaan program tetap sejalan dengan tujuan Partai dan ketetapan yang berlaku.
“Dengan demikian, sinergi antara struktur pengurus, Majelis Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pakar menjadi elemen penting untuk memastikan kepakaran dan ketokohan benar-benar bertransformasi menjadi penguatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.” tegas Syamsu Hilal. (zar)
