RADARBEKASI.ID,BEKASI- Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dijadikan sebagai investasi politik para politisi untuk meraup suara di Pemilu mendatang.
Maka dari itu, keterlibatan para politisi dalam pesta demokrasi di tingkat desa ini sebagai jangkar politik untuk menempatkan kader-kader di masing-masing desa.
Menurutnya, konteks desa pada saat ini bukan lagi daerah otonom yang dianggap atau yang dimaknai sebagai daerah tanpa intervensi siapa pun. Hal itu menguat ketika partai politik memainkan peran di Pilkades, maka tidak heran keberadaan kepala desa itu sesungguhnya menjadi jangkar politik bagi setiap partai.
“Nah, pertimbangannya adalah menguasai atau menempatkan jangkar politik kader sebagai kepala desa itu akan menjadi investasi politik pada Pemilu akan datang,” ujar Riko, kepada Radar Bekasi, Rabu (9/9/26).
Meskipun kata Riko, kepala desa itu dianggap pemilihannya independen, bukan mewakili partai politik, namun banyak kepala desa merupakan kader partai politik dan bagian tim sukses Parpol.
“Jadi ada hubungan saling menguntungkan akhirnya ketika kepala desa itu berhasil terpilih karena dukungan partai politik, maka kemudian dia juga akan menjadi investasi politik ketika partai politik tertentu akan bertarung di pemilu berikutnya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya menilai, Pilkades hari ini di Kabupaten Bekasi dipastikan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga konstalasi politik di 2029 mendatang. Terlebih, Kades sekarang juga punya dana, makanya kepala desa menjadi sangat strategis untuk menjadi kantong-kantong suara pada pemilu mendatang.
Perihal seberapa besar pengaruh anggota dewan dalam Pilkades, dirinya mengungkapkan, bagaimana pun karakter pemilu pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, terutama kawasan desa peran tokoh itu sentral. Maka mereka (calon kepala desa) cenderung menjual tokoh, dibandingkan menjual program kerja.
“Jadi nggak heran jika ada aktor politik yang memberikan sikap kepada salah satu kepala desa, pasti memberikan kontribusi suara karena pengaruh ketokohan. Bupati Bekasi nonaktif saja bapaknya Kepala Desa,” katanya. (pra)
