CIKARANG PUSAT – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbenah.Wakil rakyat dari partai berlambang kepala burung garuda itu menegaskan jika BUMD terus merugi lebih baik dibubarkan. Namun jika masih ada harapan, evaluasi secara terukur perlu dilakukan dan dipastikan mampu memberikan solusi untuk membantu pendapatan daerah.
“Saya sering bilang, kalau usaha rugi ya ngapain dilanjutkan. Tapi kalau masih ada harapan ya lanjutkan, tapi harapannya terukur dan bisa menjadi solusi. Karena hari ini dibiarkan terus, berlarut-larut,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, kepada Radar Bekasi, Minggu (13/9/26).
Pria yang akrab disapa Iwang itu menyebut, keberadaan BUMD sejatinya sebagai solusi, bisa menjadi suplemen pendapatan daerah dengan memberikan manfaat dan keuntungan. Namun faktanya kata Iwang, BUMD masih belum bisa maksimal memberikan dividen atau keuntungan untuk daerah.
“BUMD itu harus menjadi salah satu suplemen untuk menambah anggaran APBD. Makanya semua harus dievaluasi dengan baik seperti BBWM, BPJ, dan Perumda (PDAM). Termasuk BPR dan BJB,” ungkapnya.
Dirinya mengingatkan, secepat mungkin perbaikan di tubuh BUMD harus dilakukan secara intensif. Seperti PT Bekasi Putera Jaya (BPJ) kata Iwang, harus bergerak untuk mengatur langkah-langkah strategis. Terlebih kata dia, PT BPJ merupakan Perusda, memiliki banyak peluang usaha.
Kedua PDAM, diminta segera berbenah pasca dipisahnya aset dengan Kota Bekasi. Diantaranya terkait kepastian jumlah pelanggan, sumber air curah, hingga detail kontrak kerjasama. “Kemudian merugikan atau menguntungkan kontrak kerjasama itu. Ketika merugikan harus dievaluasi,”tegasnya.
“Lalu yang ketiga BBWM, alasannya merugi karena sudah tidak ada mind business lagi mengingat minyak sudah tidak ada dan segala macam, tentu harus dievaluasi,”tambahnya.
Iwang menegaskan jika evaluasi dilakukan harus jelas langkah dan arahnya. Jangan sampai situasi seperti ini dibiarkan, kemudian alasan klasik selalu muncul dan tidak bisa menjadikan BUMD ini perusahaan yang kuat.
“Dewan pengawas dari independen maupun ASN punya peran, kita punya komisaris yang berasal dari ASN, manfaatkan dong ilmu-ilmu yang mereka punya untuk bisa memberikan masukan. Langkah-langkah ini harus cepat,” ucapnya.
“Saya berharap dalam waktu dekat, entah momentumnya seminggu atau paling lama sebulan, ini ada langkah-langkah strategis sehingga BUMD ini menjadi napas baru dan juga menjadi solusi untuk APBD kita,” sambungnya. (adv/pra)
