RADARBEKASI.ID, BEKASI – Berbagai bencana yang dipicu krisis iklim mewarnai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari banjir bandang yang melanda Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat.
Jutaan warga harus berjuang menghadapi dampak krisis iklim yang kian nyata, sementara biaya hidup terus meningkat. Riset terbaru Greenpeace Indonesia bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah mengungkap bahwa krisis iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menggerus penghasilan dan daya beli pekerja.
Nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, menjadi kelompok yang paling terdampak.
Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang mengancam kualitas hidup masyarakat.
Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” diarahkan ke Istana Merdeka di sisi utara. Sementara itu, spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang terdampak krisis iklim.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” kata Jeanny, dikutip dari laman Greenpeace Indonesia, Selasa (20/10/2026).
Menurut dia, kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi merasakan dampak paling berat. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan serta kesehatan, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.
“Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
BACA JUGA: Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran, SPBU Swasta Tutup, Pertamax Naik, Antrean Panjang BBM
Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Jeanny.
Laporan Besok Harga Naik! mengulas dampak krisis iklim terhadap kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).
Hasil riset menunjukkan, dampak krisis iklim paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan sebesar 41 persen. Berikutnya, produktivitas dan pendapatan masyarakat terdampak sebesar 39 persen. Sementara itu, 20 persen responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Sementara, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti klaim Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026. Saat itu, Prabowo menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama 2026.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” kata Atha.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ia menilai, eksploitasi lingkungan yang dilakukan secara serampangan justru menambah beban warga.
“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang, apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk bertahan, mulai dari menghemat pengeluaran hingga mencari pekerjaan tambahan.
Laporan tersebut mencatat, sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi nonesensial untuk menghemat sekitar Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Sebanyak 38,78 persen memilih menanam kebutuhan pokok di rumah dengan penghematan sekitar Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Sementara itu, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah penghasilan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan. Adapun 17,73 persen lainnya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang menghasilkan sekitar Rp5 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Berbagai upaya tersebut menunjukkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup. Namun, kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa beban beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung rumah tangga.
Beban itu kian berat ketika masyarakat juga harus menghadapi bencana iklim. Warga terdampak harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus menghadapi ancaman terhadap kesehatan dan akses pendidikan anak-anak.
Di sisi lain, Greenpeace menilai sejumlah kebijakan pemerintah justru berpotensi menambah beban masyarakat. Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berdampak pada inflasi harga pangan serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika berbagai bencana melanda Indonesia.
Jeanny mengatakan, temuan riset tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” katanya.
“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny. (oke)
