RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak memasukkan usulan pembangunan dua flyover di kawasan Kemang Pratama dan Simpang Bantargebang dalam pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan TPST Bantargebang bersama Pemerintah Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan pembangunan dua flyover tersebut masih sebatas usulan dan belum masuk dalam dokumen resmi kesepakatan perpanjangan kerja sama TPST Bantargebang untuk lima tahun ke depan. Usulan itu sebelumnya menjadi salah satu poin dalam negosiasi perpanjangan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Tri menyampaikan, salahsatu pertimbangan tidak masuknya pembangunan dua flyover dalam kesepakatan tersebut adalah kemampuan fiskal Pemprov DKI Jakarta.
“Jadi ada faktor efisiensi pada saat kemudian jembatan layang itu kemudian bisa dibangun, dan ini masih menjadi harapan tentunya, walaupun tidak termaktub dalam konsep kerja sama MoU yang ada, karena tentu kita melihat kemampuan fiskal dari Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Tri di Balai Kota Jakarta usai menandatangani pembaruan kontrak PKS terkait pengelolaan TPST Bantargebang, Senin (26/10/2026).
Kendati demikian, Pemkot Bekasi berharap usulan pembangunan dua flyover tersebut tetap dapat dipertimbangkan dalam penyesuaian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang ke depan.
Tri menjelaskan, dua titik yang diusulkan berada di kawasan Kemang Pratama dan Pasar Bantargebang. Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurai kemacetan akibat perlintasan sebidang.
Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaan flyover juga diharapkan menjamin kelancaran perjalanan armada truk pengangkut sampah dari Jakarta.
“Makanya kita dua jalan ini adalah kita untuk menghindari terkait dengan simpang sebidang, ya, yang satu yang ada di Perumahan Kemang Pratama, yang satu ada di Pasar Bantargebang,” tuturnya.
Menurut Tri, pembangunan flyover juga berpotensi meningkatkan efisiensi operasional kendaraan, termasuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Artinya bahwa proses perjalanannya lebih panjang lebih lancar, juga pemakaian terkait dengan BBM pun juga sebetulnya bisa diminimalisasi. Jadi ada faktor efisiensi pada saat kemudian apa, jembatan layang itu kemudian bisa dibangun,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada Kamis (12/6/2025), Tri menyebut pembangunan dua flyover tersebut menjadi salah satu agenda dalam pembahasan perjanjian kerja sama baru antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta.
“Ya ini kan tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah salahsatu agenda yang waktu itu saya bertemu dengan Pak Gubernur,” ujar Tri kepada awak media, usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/6).
Saat itu, Tri memperkirakan pembangunan masing-masing flyover membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.
“Sekitar Rp200-300 miliar,” ungkap Tri. (oke)
