RADARBEKASI.ID, ISRAEL – Peta politik Israel memasuki babak baru setelah parlemen atau Knesset resmi mulai membatalkan sejumlah kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Blok oposisi yang kini menguasai mayoritas kursi langsung mengajukan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), mulai dari penyelidikan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 hingga pembatasan masa jabatan perdana menteri.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kekuasaan Netanyahu di pemerintahan Israel semakin terancam.
Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang mendapat mandat membentuk pemerintahan baru, berjanji mengubah sejumlah kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Eisenkot memiliki waktu hingga enam minggu untuk merampungkan pembentukan pemerintahan koalisi.
Jika berhasil, pemerintahannya akan mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Israel.
Meski peluang terbentuknya koalisi baru masih belum pasti, oposisi tidak ingin menunggu terlalu lama.
Dengan menguasai mayoritas di parlemen, mereka sudah dapat memulai agenda legislasi bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.
Melansir NBC News, ada tiga agenda utama yang menjadi sasaran awal blok Eisenkot. Pertama, membentuk komisi penyelidikan resmi pemerintah untuk mengusut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Kedua, menetapkan pembatasan masa jabatan perdana menteri. Ketiga, membatalkan perubahan undang-undang yang sebelumnya dilakukan pemerintahan Netanyahu untuk memangkas wewenang lembaga peradilan.
Ketiga agenda tersebut menyentuh sejumlah persoalan paling kontroversial selama pemerintahan Netanyahu.
Terutama pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan pada 7 Oktober dan konflik panjang antara pemerintah dengan lembaga peradilan.
Belum diketahui seberapa cepat seluruh RUU tersebut dapat disahkan. Namun, dimulainya proses legislasi menunjukkan oposisi berupaya memanfaatkan kekuatan mayoritas untuk mengubah arah politik Israel. (jpc)
