RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) yang akan digelontorkan oleh pemerintah di bulan September besok dinilai sebagai pilihan tepat, ada juga yang menilai pemerintah panic policy. Bantuan di sektor transportasi, setidaknya ada dua ribu supir Angkutan Kota (Angkot) yang menunggu di Kota Bekasi.
Masyarakat belum selesai dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, paling baru telur. Pengaturan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan MyPertamina belum juga terlaksana, kebijakan yang paling dekat akan terealisasi justru kebijakan negara dalam rangka pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 202,73 ribu jiwa masyarakat miskin di Kabupaten Bekasi, 144,12 ribu jiwa ada di Kota Bekasi. Dewasa ini kabar harga BBM terbaru jika benar-benar diputuskan oleh pemerintah beredar di masyarakat, harga Pertalite menjadi Rp10 ribu, Solar Rp7,2 ribu, dan Pertamax Rp16 ribu per liter.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah melihat pemerintah gamang dalam menghadapi naiknya harga berbagai komoditas. Sementara kenaikan BBM diperkirakan bisa memecut tingkat inflasi ke angka 8 sampai 9 persen.
“Itu semua menunjukkan bahwa pemerintah sendiri gamang, panic policy menghadapi harga-harga yang naik terus, ketakutan inflasi yang akan terus meroket,” kata Trubus, Selasa (30/8).
Terkait dengan sederet Bansos yang akan diberikan oleh pemerintah, ia melihat kebijakan tersebut tidak akan berdampak besar bagi masyarakat. Pemberian Bansos ini kuat diduga menjadi pintu masuk pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Ia mengingatkan kenaikan BBM bisa berdampak berat pada melambatnya perkembangan ekonomi, belum lagi gangguan sosial dimana angka kemiskinan ekstrim berpotensi naik.
“Karena yang terjadi sesungguhnya ini kan yang diinginkan masyarakat itu harga-harga yang terjangkau. Bukan pemberian BLT-BLT seperti itu,” tambahnya.
Skema bantuan paling tepat kata Trubus, tetap melekat pada barang, bukan dengan pemberian Bansos sebagai pengalihan subsidi BBM.”Subsidi tetap pada barang, artinya harga murah,” tukasnya.
Hanya saja, diperlukan pengaturan distribusi yang tepat. Pemberian Bansos erat kaitannya dengan keakuratan data, ia mewanti-wanti kebijakan ini tidak menjadi ladang korupsi.
Awal pekan kemarin pemerintah mengumumkan pemberian Bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar kepada 20,65 juta KPM yang terdaftar di DTKS dengan total anggaran Rp22,4 triliun, diberikan empat kali dengan nilai Rp150 ribu.
Bantuan selanjutnya, diberikan kepada 16 juta bergaji di bawah Rp3,5 juta, dengan total anggaran Rp9,6 triliun, Rp600 ribu per bulan. Terakhir, bantuan 2 persen dari total DAU dan DBH yang diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk subsidi transportasi, total Rp2,17 triliun.
“Kami di Kemenkeu juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan ke rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Informasi yang dihimpun oleh Radar Bekasi, total ada 1.400 unit Angkot yang beroperasi di Kota Bekasi, diperkirakan jumlah sopir Angkot sekira 2 ribu supir. Bantuan ini dinilai sangat berharga di tengah semakin lesunya perkembangan bisnis Angkot.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi saat ini masih menunggu kelanjutan informasi subsidi transportasi ini.”Teman-teman pengemudi Angkot di bawah Organda Kota Bekasi menunggu informasi lebih lanjut pemberian bantuan tersebut,” kata Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan.
Pengamat Ekonomi STIE Mulia Pratama, Mediati Saadah menilai pemberian bantalan sosial ini tepat untuk menjaga daya beli dan membantu perekonomian masyarakat. Situasi perekonomian dunia kata Mediati, belum bisa diperkirakan pasti lantaran Amerika kembali menaikkan tingkat suku bunga, perang antara Rusia dan Ukraina juga belum ada tanda-tanda akan berakhir.
Meskipun dewasa ini harga minyak dunia turun, tingginya tingkat suku bunga berimbas pada menguatnya nilai dolar terhadap rupiah. Sehingga, harga jual BBM per liter tetap mengalami kenaikan.
“Sedangkan kita BBM itu lebih banyak impornya, kalau harga dolar naik ya otomatis rupiah yang harus dibayarkan harus lebih banyak,” paparnya.
Tingkat konsumsi masyarakat harus dijaga. Pasalnya, kontribusi terbesar penunjang perekonomian negara adalah tingkat konsumsi masyarakat.
“Kalaupun harganya naik mereka (masyarakat) masih bisa membeli, seperti sebelum terjadinya kenaikan BBM. Idealnya memang (BBM mempengaruhi berbagai harga komoditas) seperti itu,” tambahnya.
Penolakan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi serta penilaian Bansos bukan solusi efektif kenaikan BBM juga disuarakan oleh pedagang warteg. Terlebih, selama ini Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (Hipwin) mengaku selama ini para pedagang Warteg tidak pernah mendapatkan Bansos dari pemerintah.
“Bansos yang diberikan oleh pemerintah nilainya tidak sebanding dengan dampak risiko kenaikan BBM,” kaya Ketua Umum Hipwin, Rojikin.
Rapat koordinasi pemerintah pusat bersama dengan Pemda sudah dilaksanakan kemarin untuk menanggulangi inflasi di daerah. Salah satu pembahasannya adalah tingginya harga telur.
Rapat kemarin akan menjadi landasan bagi setiap daerah untuk menentukan langkah penanggulangan inflasi. Berbagai langkah bisa dilakukan segera oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi, salah opsinya operasi pasar setelah berkoordinasi dengan banyak pihak.
“Kita akan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian. Mudah-mudahan (komoditas) yang tadi naik bisa segera ditekan untuk turun seperti yang terjadi pada minyak goreng,” kata Kepala Disperindag Kota Bekasi, Tedi Hafni. (Sur)
