RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Harga minyak turun lebih dari USD 2 pada akhir perdagangan, Selasa (8/11) di tengah kekhawatiran menurunnya permintaan bahan bakar karena wabah Covid-19 memburuk di Tiongkok dan kegelisahan tentang hasil pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS).
Melansir Reuters, harga minyak Brent berjangka untuk pengiriman Januari turun USD 2,56 menjadi USD 95,36 per barel, turun 2,6 persen. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat (AS) turun USD 2,88, atau 3,14 persen menjadi USD 88,91 per barel.
“Pasar hari ini skeptis soal pemilihan paruh waktu dan menunggu untuk melihat hasilnya,” kata direktur energi berjangka Mizuho, Bob Yawger di New York.
Pada hari Senin (7/11), kedua acuan minyak mencapai level tertinggi sejak Agustus di tengah laporan bahwa para pemimpin di Tiongkok mempertimbangkan untuk keluar dari pembatasan ketat Covid-19 di negaranya.
Tetapi kasus-kasus baru telah melonjak di Guangzhou dan kota-kota negara tirai bambu lainnya. Hingga kemudian, meredupkan prospek pelonggaran itu.
“Meningkatnya kasus Covid di Tiongkok ada di radar sebagian besar pedagang karena berita penguncian atau lockdown terus berlanjut,” kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial.
Ia menambahkan, pasokan bensin dan solar tetap rendah karena sebagian besar Amerika Serikat bersiap menghadapi cuaca dingin. Selain itu, pelaku pasar khawatir terhadap inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga dapat memicu resesi global.
EIA pada hari Selasa memangkas prospek permintaan energi AS untuk 2023 dan memperkirakan produksi AS untuk tahun depan akan 21 persen lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya.
Sementara itu, stok minyak mentah AS naik sekitar 5,6 juta barel per 4 November, angka tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan kenaikan 1,1 juta barel.
Larangan Uni Eropa terhadap minyak Rusia, yang diberlakukan sebagai pembalasan atas invasi Rusia ke Ukraina, akan dimulai pada 5 Desember dan akan diikuti dengan penghentian impor produk minyak pada Februari. Moskow menyebut tindakannya di Ukraina sebagai “operasi khusus”. (jpc)
