Berita Bekasi Nomor Satu
Bekasi  

Kisruh SDN Jatiluhur II, Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary: Komite dan Kepala Sekolah Harus Paham Tupoksi

Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary merespons kisruh di SDN Jatiluhur II, Jatiasih yang melibatkan pihak Komite Sekolah, Kepala Sekolah serta para guru. Menurutnya, masalah di sekolah tersebut disebabkan faktor miskomunikasi.

Miskomunikasi itu, lanjut pria dari Komisi 4 ini, cukup diselesaikan di internal sekolah SDN Jatiluhur II dan tidak perlu dibesar-besarkan hingga ada penuntutan pergantian kepala sekolah. Kunci penyelesaiannya, semua pihak harus mampu menekan ego dan bersikap sesuai tupoksi masing-masing.

’’Saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus dibesarkan sampai harus dibahas di meja Komisi 4 dengan memanggil seluruh stakeholder pendidikan tingkat sekolah dasar. Ini terlalu jauh dan berlebihan, harusnya bisa diselesaikan di lingkungan sekolah dengan duduk bersama-sama membahas masalah tersebut dengan kepala dingin,” ungkap Latu Har Hary, Minggu (5/11/2023).

BACA JUGA: 459 Guru PNS di Kota Bekasi Akan Pensiun, Sekolah Berdayakan Guru yang Ada  

Politisi PKS itu berpendapat, apa yang terjadi di SDN Jatiluhur II antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sehingga tidak berlarut-larut dan mengganggu proses belajar mengajar di SDN Jatiluhur II.

“Menurut hemat saya, Komite Sekolah dapat meminta pihak sekolah apabila dirasa ada kebijakan yang kurang pas dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian segala permasalahan yang ada di lingkungan sekolah bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengganggu kondusifitas proses belajar dan mengajar di dalamnya,” bebernya.

“Evaluasi dan penilaian kinerja sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, mereka yang nantinya akan menilai kinerja dari tenaga pendidik yang ada di sekolah, biarkan mereka yang nantinya melakukan evaluasi apakah memang perlu dilakukan pergantian atau tidak. Kalau mau lebih adil lagi, andaipun harus dilakukan pergantian, saya juga menyarankan agar pengurus komite yang sekarang juga diganti agar azas keadilannya dapat dirasakan semua pihak,” pungkas anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS ini. (rbs)