RADARBEKASI.ID, BEKASI – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja jika terpilih menjadi presiden pada 2024. Menurut dia, ada yang keliru dari UU Cipta Kerja, mengingat sejumlah pihak merasa tidak nyaman dengan aturan itu.
Ganjar mengaku akan mengajak semua pemangku kepentingan agar bersepakat untuk kemudian disiapkan regulasinya. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Saya sampaikan itu di Apindo, rasanya kita harus duduk bersama untuk mereview, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain. Umpama kita contohkan, kita punya pengupahan apa yang bisa dikontrobusikan pemerintah, umpamanya yang bisa membantu para buruh ini biar hidup lebih baik,” kata Ganjar, di hadapan ribuan buruh dan pelaku UMKM di Gedung Pertemuan Metland Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, akhir pekan kemarin.
“Praktik saya waktu itu kita dorong dengan subsidi di transportasi, kita siapkan perumahan untuk buruh memang belum banyak, tapi transportasi sudah membantu, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin. Maka kalau empat komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu,” sambungnya.
Perihal ditanya perihal revisi Undang-Undang Omnibuslaw, Ganjar akan duduk bersama para pemangku kepentingan agar bisa bersepakat perihal itu. “Kita akan masukan dalam regulasi dan sehingga kondisi sosilogisnya bisa kita baca terlebih dulu, agar kita bisa siapkan regulasi,” katanya.
Ganjar menambahkan, akan memperjuangkan buruh agar hidup lebih baik, salah satunya dengan menyiapkan perumahan, memastikan akses pendidikan dan jaminan kesehatan.
“Praktik saya waktu itu kita dorong dengan subsidi di transportasi, kita siapkan perumahan untuk buruh, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin. Maka kalau empat komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu,” ucapnya.(*)
