RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sedang fokus menjaga angka inflasi agar tak menarik warga rentan miskin menjadi angka kemiskinan yang baru.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad, mengatakan tim evaluator bentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengan memantau perkembangan angka inflasi Kota Bekasi.
Sejumlah hal yang dipelototi tim evaluator di antaranya, kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, serapan APBD, hingga realisasi PAD.
“Itu hal yang menjadi perhatian dari tim evaluator untuk kita lebih tingkatkan. Meskipun terkait dengan kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi ini terus sama-sama kita genjot, terus kita perhatikan,” ungkapnya.
Sejumlah upaya juga disebut telah dilakukan dari sisi ketenagakerjaan, yakni menurunkan angka pengangguran. Ia meminta sinergitas dan kolaborasi dari tiap dinas untuk menyelesaikan tugas berat tersebut.
“Upaya-upaya oleh masing-masing dinas, OPD, itu saya harapkan lebih fokus, dan lebih mengerucut,” ucapnya.
BACA JUGA: BPJS – Pemkot – ARSSI Jalin Kolaborasi
Awal tahun ini diketahui Dinas Sosial (Dinsos) telah melakukan verifikasi dan validasi angka kemiskinan ekstrem di wilayah Kota Bekasi. Hasilnya, terdapat 8,289 warga miskin ekstrem.
Gani juga menyinggung belanja pemerintah yang masih relatif rendah. Ia meminta setiap OPD bisa merealisasikan target yang telah disusun.
Tepat awal pekan ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Juni 2024. Hasilnya, terdapat tiga daerah di Provinsi Jawa Barat yang mengalami inflasi, yakni Kabupaten Majalengka 0,12 persen, Kabupaten Bandung 0,11 persen, dan Kota Bekasi 0,02 persen.
Tingkat inflasi Y-to-d Kota Bekasi menjadi yang tertinggi sebesar 1,53 persen. Tiga daerah yang mengalami inflasi akan dipantau oleh Pemprov Jabar, terutama Kota Bekasi.
Sementara terkait jumlah penduduk miskin, Maret 2024 kemarin menurun 0,16 persen dibandingkan Maret 2023, atau turun 39,93 ribu orang.
Lebih dari sekedar mengeluarkan warga dari jurang kemiskinan, hal penting lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga warga rentan miskin agar tak menjadi angka kemiskinan baru.
Masyarakat rentan miskin ini perlu dijaga daya belinya, dengan begitu tingkat inflasi harus benar-benar diperhatikan. Pengentasan kemiskinan bisa dilakukan dengan banyak hal, menjadikan warga miskin sebagai sasaran program pemerintah seperti Rutilahu, bantuan biaya pendidikan, pemberian pinjaman modal, hingga jaminan kesehatan sebagai jaring pengaman sosial.
“Jadi kita membahas dua aspek sekaligus, yaitu meningkatkan pendapatan, sekaligus menjaga pendapatan,” ungkap Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro.
BACA JUGA: Pemkot Bekasi Minta Pegawai Hindari Judi Online
Berbagai upaya ini sebenarnya, sambung Riko, sudah dilakukan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat. Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan perilaku masyarakat, diperlukan peran semua pihak untuk membangun pemahaman di tengah masyarakat.
“Namun dalam praktiknya tidak seperti itu kemudian mereka keluar dari kemiskinan. Karena pada sisi lain, persoalan kemiskinan itu juga persoalan pada Habit atau perilaku seseorang,” ucapnya.
Dua poin evaluasi lainnya juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi lokal, yakni belanja pemerintah dan realisasi PAD. Keduanya saling berkaitan agar belanja pemerintah dapat menggerakkan ekonomi di daerah.
Riko menjabarkan bahwa praktik pembangunan saat ini harus diakui paling besar ditopang oleh dukungan biaya dari pemerintah. Contohnya, belanja pemerintah dapat menjadi salah satu sumber pendapatan pelaku usaha, hingga akhirnya menghasilkan pendapatan bagi pekerjanya.
“Jadi efek domino dari belanja negara itu adalah menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya. (sur)
