RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mobilitas masyarakat Bekasi masih didominasi menggunakan kendaraan pribadi. Ini menandakan layanan transportasi umum masih jauh dari kata baik. Masih banyak kawasan perumahan hingga sekolah yang tidak terhubung layanan transportasi.
Selain aspek biaya murah, idealnya warga tidak perlu berjalan lebih dari 500 meter dari kawasan tempat tinggalnya untuk menemukan transportasi umum. Selain itu, calon penumpang juga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa naik kendaraan umum, baik Angkutan Kota (Angkot) maupun yang lainnya.
Ragam alasan menjadi latar belakang masyarakat mulai meninggalkan Angkot, mulai dari alasan keamanan. Tak ayal ini berimbas pada berkurangnya pendapatan supir ataupun pengusaha Angkot, membuat semakin berat biaya perawatan hingga penunjang operasional lainnya. Kota Bekasi sendiri pernah memiliki layanan transportasi massal dengan nama Trans Patriot. Namun, seiring berjalannya waktu rute Trans Patriot menyusut hingga menyisakan rute Terminal Bekasi – Harapan Indah, sebelum akhirnya rute ini pun tidak lagi beroperasi.
Ahmad (34), salah satu warga Medan Satria, Kota Bekasi ini menyampaikan bahwa keponakannya harus berjalan kaki sekira 1 km ke sekolah lantaran butuh waktu 30 sampai 40 menit untuk menunggu Angkot. Karena masih menginduk di sekolah lain, keponakannya terpaksa harus melaksanakan aktifitas di sekolah induk pada mata pelajaran atau kegiatan tertentu.
“Jadi setiap kegiatan seperti ekstrakurikuler dan komputer itu di SMPN 19, itu pernah jalan kaki dari SMPN 19 sampai ke SMPN 62 karena memang sulit Angkotnya,” kata Ahmad.
Sebelumnya, Kota Bekasi memiliki bus Trans Patriot yang melintas tidak jauh dari rumahnya. Sejak berhenti beroperasi, warga di lingkungan rumahnya beberapa kali mengeluh sulit mendapat transportasi umum, khususnya saat akan bergerak menuju kantor pemerintahan terdekat.
“Semenjak tidak ada Trans Patriot itu warga juga ke kecamatan atau ke kelurahan Medan Satria agak sulit,” tambahnya.
BACA JUGA: BisKita Ngaspal di Kabupaten Bekasi Mulai Desember Gratis, Pemerintah Siapkan Subsidi Rp1,2 Miliar
Aman, nyaman, dan murah adalah pertimbangan krusial untuk warga mau menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini mulai terjawab dengan transportasi massal BisKita yang saat ini beroperasi di Kota Bekasi, atau yang akan beroperasi di Kabupaten Bekasi bulan Desember mendatang.
Bus yang sudah beroperasi di Kota Bekasi sejak bulan Maret ini nyatanya tidak lepas dari konflik sosial. Belum lama ini operasional Trans Bekasi Patriot menuai kritik dari sopir dan pengusaha Angkot lantaran sudah lebih dari tujuh bulan geratis.
Supir angkot yang bersinggungan dengan rute Trans Bekasi Patriot mengaku pendapatannya merosot, bahkan lebih dari 50 persen. Mereka juga menuntut keberpihakan pemerintah kepada Angkot yang telah lama berkontribusi di sektor transportasi.
Padahal, bus Trans Bekasi Patriot yang disubsidi langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini perlahan tapi pasti menunjukkan peningkatan. Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad menyampaikan bahwa sejak rute bus ditambah pertengahan bulan September lalu telah menunjukkan peningkatan penumpang hingga 25 persen.
Jumlah penumpang per hari meningkat dari 1.600 orang menjadi 2.021 orang. Gani pun meminta kepada seluruh aparatur dan masyarakat Kota Bekasi agar menggunakan transportasi umum.
“Dalam kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat Kota Bekasi agar terus bersama-sama menggunakan layanan BisKita Trans Bekasi Patriot dan angkutan umum massal lainnya sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas dan menekan potensi terjadinya polusi udara di Kota Bekasi,” katanya belum lama ini.
Diakui bahwa layanan transportasi umum di Kota Bekasi masih belum optimal. Pihaknya berupaya agar perlahan masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
“Jadi harus ada kesepahaman dengan masyarakat,” ungkapnya.
Pada saat datang kritik dari sopir dan pengusaha Angkot beberapa waktu lalu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Zeno Bachtiar menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan kajian mengenai tarif BisKita Trans Bekasi Patriot.
“Sebagaimana kita ketahui penetapan tarif, tentu harus didahului dengan evaluasi kemampuan daya beli masyarakat dan lain-lain,” ucapnya.
Layanan BisKita yang akan beroperasi di Kabupaten Bekasi perlu dipersiapkan dengan matang, mulai dari meminimalisir dampak sosial hingga strategi komunikasi yang tepat kepada masyarakat. Layanan transportasi yang akan beroperasi mulai 1 Desember ini akan melayani satu koridor dengan rute dari Perumahan Cinity Cikarang Utara menuju LRT Jabodebek di Bekasi Timur, dengan 15 unit bus. Belasan bus tersebut dinilai akan memberikan kenyamanan kepada penumpang. Melintas setiap 10-15 menit untuk mencegah penumpukan penumpang.
“Walaupun kami menggunakan sistem pembelian layanan, BisKita yang digunakan adalah bus baru untuk memastikan kenyamanan masyarakat,” ungkap Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Reza Nuralam.
Pemberian subsidi dilakukan dengan skema APBD. Satu bulan pertama, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi telah mengalokasikan Rp1,2 miliar. Ditarget akan ada tujuh koridor yang beroperasi tahun depan.
“Kami sedang mengkaji enam koridor baru. Target kami tahun depan akan ada tujuh koridor yang beroperasi. Saat ini kami masih dalam proses penentuan trayek, dan tahun ini kami uji coba dulu satu koridor,” tambahnya.
Masih butuh waktu dan kerja keras untuk menyelesaikan persoalan transportasi di Bekasi. Terutama Kabupaten Bekasi, data Badan Pengelola Taperum yang dihimpun pada April 2024 lalu menunjukan masih ada 667 kawasan perumahan yang tidak memiliki akses layanan transportasi umum, di Kota Bekasi ada sebanyak 56 kawasan perumahan.
Pada kawasan perumahan yang termasuk pada kategori atas, ada 23 lokasi kawasan perumahan yang tidak diberikan layanan angkutan umum subsidi di Kabupaten Bekasi. Sedangkan di Kota Bekasi ada 8 lokasi. Sebagian kawasan perumahan sudah dilayani JR Connection (JRC). Akses layanan transportasi ini sangat penting untuk masyarakat di setiap kawasan hunian, termasuk untuk masa depan kawasan tersebut.
“Kalau tidak begitu nanti rumah-rumah yang dibangun di Bekasi itu mangkrak, karena tidak ada angkutan umumnya. Minimal kalau angkutan umumnya murah kan bisa bantu masyarakat,” terang Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.
Angkutan umum tidak hanya sekedar untuk mengurangi tingkat kemacetan. Djoko menyebut ketersediaan layanan transportasi publik yang baik akan meminimalisir angka putus sekolah akibat tidak adanya angkutan umum dan kemampuan finansial keluarga yang terbatas, pernikahan usia anak, hingga stunting akibat pernikahan usia anak.
“Belum lagi pengeluaran rumah tangga kita paling banyak itu untuk transportasi, itu harus dikurangi (dengan angkutan umum yang murah),” tambahnya. (sur/and)
