RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kepiawaian Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berperan menentukan sikap dan kepanjangan tangan partai di DPRD. Sehingga partai tak asal menurunkan kadernya di posisi tersebut.
Seperti diketahui, sebagai partai pemenang DPD Golkar Kabupaten Bekasi menurunkan Novi Yasin sebagai Ketua Fraksi, yang juga mengemban jabatan sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar.
Kemudian Gerindra menurunkan Helmi, yang saat ini menjabat Sekretaris DPC Gerindra. Lalu PDI Perjuangan menunjuk Nyumarno, yang merupakan anggota DPRD tiga periode. Sedangkan PKS menurunkan Nuryasin, sebagai ketua fraksi. Sementara Fraksi PKB ditempati oleh Ahmad Faisal, yang merupakan Sekretaris DPC.
Kemudian Demokrat menunjuk Mia el Dabo. Sedangkan koalisi gabungan juga diduduki oleh elit partai di Kabupaten Bekasi, seperti Fraksi Bintang Buruh Pembangunan dipegang oleh Nunung HS, yang merupakan Sekretaris DPC PPP. Lalu Fraksi Amanah Perubahan diduduki oleh Marjaya Sargan, Ketua DPD Partai NasDem.
“Posisi ketua fraksi itu menggambarkan keinginan partainya, posisinya sangat strategis, karena biar bagaimanapun posisi ketua fraksi itu mengimplementasikan suara partainya di DPRD,” ujar Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, kepada Radar Bekasi, Selasa (21/1).
Oleh karena itu, Roy beranggapan, posisi ketua fraksi ini tidak akan diberikan ke sembarang orang di legislatif. Biasanya jika bukan pimpinan partai, kemungkinan besar akan diduduki oleh sekretaris partai, bendahara, paling tidak senior partai. Pasalnya, fraksi harus mengimplementasikan instruksi partai di DPRD akan seperti apa. Sehingga posisinya harus di isi elit partai.
“Ketua Fraksi ini kepanjangan partai, maka agar tidak terjadi distribusi atau transformasi instruksi dari partai ke fraksi, maka partai biasanya memilih orang yang betul-betul qualified, orang yang punya kebijakan sendiri di partai. Karena Fraksi itu mentransformasi informasi (instruksi) dari partai,” jelasnya. (pra)
