RADARBEKASI.ID, BEKASI – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyoroti proses rotasi dan mutasi pejabat yang telah dilakukan hingga tiga kali di lingkungan Pemkot Bekasi.
Ia menyebut dinamika politik internal menjadi salah satu faktor rendahnya penyerapan anggaran Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, proses tersebut kerap menunggu penempatan pejabat yang sevisi dengan wali kota.
“Ya teman-teman juga harus paham bahwa barangkali ada proses politik yang ada di pemerintahan kita ya, belum lama ini ada penyegaran, ya mungkin alasan-alasan secara poilitik menunggu pejabat berwenang yang mungkin satu visi dengan wali kota,” ujar Alit saat Podcast bersama Radar Bekasi.
Alit menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat ini turut memengaruhi penyerapan anggaran, yang kemudian berdampak pada kualitas pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Proses rotasi mutasi berpengaruh terhadap proses penyerapan anggaran yang berangkat dari kinerja itu tadi,” Kata Alit.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rotasi-mutasi yang berlangsung hingga jilid III dapat memengaruhi etos kerja para pejabat, sehingga berdampak pada kinerja birokrasi secara keseluruhan.
“Sebab proses rotasi mutasi ini sangat panjang, terkadang itu bisa mempengaruhi etos kerja atau kinerja dari pejabat terkait, itu saya pikir juga turut mempengaruhi,” jelas Alit.
Sebelumnya, berdasarkan laporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), realisasi anggaran baru mencapai 58 persen, angka yang dinilai masih sangat minim menjelang akhir tahun. (cr1/adv)
