RADARBEKASI.ID, BEKASI — Pengamat politik Bekasi, Roy Kamarullah, menyayangkan masih terjadinya konflik internal dalam partai politik pada momentum transisi kepemimpinan dan restrukturisasi pengurus.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kerja-kerja partai, terutama dalam menjalankan fungsi pelayanan politik kepada konstituen. Selain itu, konflik internal yang berkepanjangan dinilai dapat menghambat konsolidasi organisasi.
“Kalau setiap restrukturisasi melahirkan konflik baru, maka kapan akan mengurus partainya. Akhirnya pengurus ngurusin pengurus. Kapan mau ngurus konstituennya, ini yang dikhawatirkan,” ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan Roy menanggapi dinamika di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono periode 2025–2030, proses restrukturisasi dilakukan terhadap sejumlah ketua DPC di 20 kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi. Kebijakan tersebut disebut memicu reaksi dari sebagian pengurus di tingkat akar rumput.
Menurut Roy, seharusnya restrukturisasi dilakukan dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan musyawarah mufakat.
“Harusnya dilakukan dulu pendekatan-pendekatan secara persuasif, kan masih bisa dirembukin dulu, kan asas partai musyawarah mufakat. Kalau langsung seperti itu melakukan restrukturisasi tanpa ada pendekatan-pendekatan yang persuasif, maka akan timbul konflik baru,” sambung pria yang khas dengan kumis tebalnya itu.
Ia menegaskan, dalam politik terdapat kepentingan organisasi yang menuntut adanya satu komando. Namun, proses penataan struktur tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu gesekan internal.
“Cara merestrukturisasi itu pun harus berhati-hati, ada kalanya kurang ke hati-hatian ini akan memicu terjadinya konflik internal, akan melahirkan konflik-konflik baru. Prinsip satu komando itu menjadi sebuah keharusan dalam sebuah organisasi agar tidak ada matahari kembar di dalamnya,” sambung Roy.
Roy menambahkan, setiap pimpinan partai membutuhkan loyalitas dari bawahannya. Namun, jika proses restrukturisasi tidak dikelola dengan baik, maka yang terdampak justru konstituen. (pra)
