RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat mengambil alih pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP Kabupaten Bekasi, Selasa (28/4). Langkah ini diambil karena masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang dinilai belum sempurna.
Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, mengatakan bahwa sebagian persyaratan memang sudah terpenuhi. Namun, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk menghindari potensi gugatan di kemudian hari.
“Karena memang ada persyaratan-persyaratan yang belum sempurna. Beberapa hal nanti kalau tidak disempurnakan, takut ada gugatan ataupun ada kelemahan dari hasil keputusan Muscab ini,” ujar Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, usai mengikuti rapat penentuan formatur di Muscab ke-X DPC PPP Kabupaten Bekasi.
Ia menegaskan, penyempurnaan tersebut penting agar hasil Muscab tidak dinilai cacat hukum atau mengandung maladministrasi.
“Supaya aman, damai, dan tidak ada gugatan di masa yang akan datang,” katanya.
DPW selanjutnya akan membentuk tim formatur yang terdiri dari empat orang perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC), satu orang dari pengurus harian (PH) DPC, serta satu orang dari DPW. Empat PAC yang masuk dalam formatur akan memiliki kewenangan menentukan kandidat Ketua DPC. Sementara itu, lokasi lanjutan Muscab dipindahkan ke Bandung.
Menurut UU, perbedaan pendapat dalam proses pembentukan formatur menjadi salah satu alasan perlunya penyempurnaan administrasi.
“Kami tidak bisa menyebutkan satu per satu apa yang menjadi kekurangannya. Tapi yang jelas, ada hal yang belum sempurna dan malam ini akan disempurnakan. Besok (Rabu, red) akan digelar di kantor DPW, melanjutkan karena pembukaan sudah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebelum peserta memasuki ruang sidang akan dilakukan proses verifikasi ketat.
“Jadi tidak bisa langsung masuk ke ruangan tanpa ada verifikasi yang sudah kami buat. Semua PAC punya hak dipilih dan hak memilih, yang tidak punya hak pilih tidak boleh masuk, jadi tidak ada peserta yang ilegal di dalam ruangan. Jumlah suara ada 25, dari PAC 23, ditambah PH DPC satu, underbow satu,” sambungnya.
Pada Muscab ke-X ini, muncul dua kandidat yang berpotensi memperebutkan kursi Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, yakni Cecep Noor (petahana) dan Sarif Marhaendi. Namun, UU menegaskan bahwa yang dipilih dalam Muscab adalah tim formatur, bukan langsung kandidat ketua.
“Persyaratan kandidat juga harus dipenuhi. Dan kandidat-kandidat yang ada juga kan belum tahu, karena yang akan dipilih bukan kandidat, tapi yang dipilih adalah formatur. Nanti formatur yang memilih kandidat,” jelasnya.
Menanggapi itu, Calon Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, Sarif Marhaendi, menilai dinamika yang terjadi dalam Muscab menjadi bagian dari proses demokrasi internal partai. Ia berharap hal tersebut justru memperkuat soliditas kader.
“Tentu dinamika ini mudah-mudahan memperkuat kebersamaan Partai PPP, agar kedepannya bisa lebih hebat lagi dan bisa menjadi partai pemenang di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Sarif juga menyayangkan ketidakhadiran panitia saat sidang berlangsung, yang kemudian memicu keputusan DPW untuk mengambil alih jalannya Muscab.
“Ya, jadi tadi karena panitia penyelenggara, SC dan OC-nya saja tidak ada di lokasi pada saat sidang tadi, langsung pihak DPW menyatakan bahwa sidang selanjutnya akan dilanjut di DPW pada tanggal 29 April jam 13.00 siang,” sambung Anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Muscab X DPC PPP Kabupaten Bekasi, Himawan Abror, mengatakan bahwa keputusan penyerahan kendali Muscab kepada DPW merupakan arahan langsung dari Ketua DPC.
”Tentunya ketua DPC yang hari ini masih sah, yang menentukan kebijakannya. Ketua DPC memerintahkan untuk biar muscab dipimpin oleh DPW dari Jawa Barat,”ujarnya.
Awalnya agenda muscab lebih dahulu dibuka di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang Selasa (28/4). Sebelum pembukaan, sempat terjadi kericuhan menyusul adanya miskomunikasi antar panitia dan pengurus sebelum akhirnya berhasil diredam. (pra)
