RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masyarakat kelas menengah di Bekasi saat ini tengah menjalani peralihan siklus ekonomi yang mengkhawatirkan. Setelah dua tahun (2024-2025) bertahan dengan menggerus tabungan demi menyambung hidup, kini banyak warga mulai masuk fase baru yang lebih mengkhawatirkan, hidup dari utang.
Lonjakan biaya hidup yang tak sebanding dengan kenaikan pendapatan membuat pinjaman online (pinjol) dan layanan paylater berubah dari sekadar gaya hidup menjadi alat bertahan hidup. Kondisi itu tergambar dari melonjaknya akumulasi utang masyarakat lewat pinjol dan paylater yang per Februari 2026 menembus Rp156 triliun.
Fenomena “makan utang” kini dirasakan langsung warga Bekasi. Elvin (24), pekerja perusahaan digital asal Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, mengaku terpaksa mengandalkan pinjaman online untuk menutup kebutuhan harian.
“Kadang aku pinjam buat pegangan karena uang habis buat kebutuhan sehari-hari,” katanya kepada Radar Bekasi.
Dengan penghasilan Rp3,5 juta per bulan, Elvin harus memutar otak membagi pengeluaran yang terus membengkak. Biaya transportasi menuju tempat kerja di Jakarta menguras lebih dari Rp1,1 juta per bulan, mulai dari ongkos Commuter Line, bus, parkir dekat stasiun, hingga bensin motor.
Belum lagi biaya kontrakan dan iuran lingkungan sekitar Rp640 ribu, makan sekitar Rp900 ribu per bulan, hingga kebutuhan lain seperti perlengkapan mandi dan kuota internet. Setelah seluruh kebutuhan dibayar, uang yang tersisa nyaris tak cukup untuk menabung.
Situasi itu memaksanya mencari penghasilan tambahan sebagai videografer freelance demi bertahan.
“Kadang ambil job videografer. Sebulan nggak tentu, tergantung ada permintaan atau tidak,” ujarnya.
Berbeda dengan Elvin, pekerja sektor keuangan Dimas Saputra (26) memilih memperketat pengeluaran dibanding berutang. Meski penghasilannya setara bahkan di atas Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi, ia mengaku tekanan biaya hidup tetap terasa.
“Kenaikan gaji tiap tahun nggak lebih cepat dari kenaikan kebutuhan hidup,” katanya.
Menurut Dimas, kelompok kelas menengah kini semakin sulit berkembang karena biaya hidup terus naik sementara peluang investasi juga sedang lesu akibat tren negatif pasar saham sepanjang tahun ini.
Ia berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang benar-benar meringankan beban kelas menengah, mulai dari penurunan pajak penghasilan hingga penyediaan transportasi murah.
“Kalau transportasi murah diperluas, pengeluaran kelas menengah bisa ditekan meskipun mereka tidak menerima bantuan langsung,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan Kota Bekasi berada di angka Rp864.601 per kapita per bulan. Sementara rata-rata pengeluaran warga Kota Bekasi mencapai Rp2,8 juta per bulan, terbesar untuk kebutuhan nonmakanan.
Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro menilai kelas menengah Indonesia sebenarnya kelompok yang sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Sedikit tekanan ekonomi saja bisa langsung memukul daya beli mereka.
“Kelompok menengah kita ini rapuh. Tidak perlu krisis besar, kenaikan biaya hidup saja sudah mempengaruhi tingkat pendapatan dan konsumsi mereka,” katanya.
Menurut Riko, meningkatnya penggunaan pinjaman online menjadi sinyal kuat bahwa kelompok menengah bawah sedang mengalami tekanan serius. Ia mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu memangkas beban pengeluaran masyarakat seperti transportasi gratis, pendidikan murah, hingga jaminan kesehatan yang lebih ringan bagi kelas menengah.
Sementara itu, Prabowo Subianto turut menyoroti menyusutnya kelas menengah di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir.
“Tujuh tahun ekonomi tumbuh, tapi angka rakyat miskin justru bertambah,” ujarnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi alarm keras adanya persoalan mendasar dalam sistem ekonomi nasional yang harus segera dibenahi sebelum kelas menengah semakin terperosok.(sur)
