Berita Bekasi Nomor Satu

Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bekasi Molor Lagi dari Target Awal Juli

ILUSTRASI: Pengendara melintasi jembatan di atas sungai CBL yang menjadi penghubung wilayah Cikarang Barat dengan Cibitung, Rabu (1/7). FOTO: ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi kembali molor dari target yang dijadwalkan dimulai pada awal Juli 2026. Pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sejumlah proyek setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu kenaikan harga material konstruksi. Akibatnya, tahapan lelang belum dapat dimulai.

Hal itu mengemuka dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (1/7). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dwy Sigit Andrian, mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan pergeseran anggaran sekaligus penyesuaian harga akibat kenaikan biaya material.

“Saat ini kami akan melakukan pergeseran anggaran dulu. Tapi, prinsip dari arahan pimpinan harus secepatnya,” katanya, Rabu (1/7).

Menurutnya, kenaikan harga BBM memengaruhi harga berbagai bahan baku sehingga seluruh rencana anggaran harus dihitung kembali agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Akibat penyesuaian tersebut, sejumlah proyek berpotensi mengalami pengurangan volume pekerjaan.

“OPD harus melakukan penyesuaian harga satuan sesuai harga bahan baku atau komoditas terbaru. Misalnya, rencana perbaikan jalan sepanjang 200 meter, setelah dihitung ulang bisa saja volumenya menjadi 180 meter,” ujarnya.

BACA JUGA: Volume Proyek Infrastruktur di Kabupaten Bekasi Berpotensi Dipangkas Imbas Kenaikan Harga Material Konstruksi

Namun hingga kini proses penyesuaian harga satuan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) belum rampung. Kondisi itu membuat pelaksanaan pembangunan kembali tertunda.

“Kalau dari sisi perencanaan tentu harapannya sesuai jadwal. Tetapi kami masih menunggu proses penyesuaian harga satuan dari perangkat daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai molornya pelaksanaan pembangunan menjadi perhatian serius DPRD. Selain belum dimulainya sejumlah proyek, proses penyesuaian anggaran juga belum selesai.

“Kami sudah melakukan diskusi bersama sejumlah anggota DPRD. Pembangunan yang belum berjalan menjadi perhatian bersama karena pergeseran anggaran juga belum rampung,” ujarnya. (and)