RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rencana Pemerintah Kota Bekasi menggulirkan program pemagangan pada 2027 mendapat dukungan DPRD. Namun, wakil rakyat mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebatas pemberian sertifikat, melainkan mampu membuka peluang kerja bagi para peserta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengatakan secara prinsip pihaknya mendukung program pemagangan yang tengah disiapkan Pemkot Bekasi. Namun, pelaksanaannya harus dirancang berdasarkan kebutuhan industri serta melibatkan perusahaan secara aktif sejak awal.
“Program ini harus memiliki indikator yang jelas. Orientasinya pada kebutuhan industri, link and match-nya harus kuat, memberikan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja, serta memiliki target penyerapan tenaga kerja setelah magang,” kata Wildan, Minggu (12/7).
Menurut dia, keberhasilan program magang tidak bisa diukur dari jumlah peserta yang lulus atau memperoleh sertifikat, melainkan dari banyaknya peserta yang direkrut menjadi karyawan setelah masa magang berakhir.
“Dibandingkan magang dengan sistem insentif tapi setelah itu pusing lagi. Yang harus dipastikan adalah kolaborasi industrinya, sehingga magang benar-benar menjadi jembatan agar peserta diterima bekerja di perusahaan tempat mereka magang,” ujarnya.
Wildan menilai, jika memiliki target penyerapan tenaga kerja yang jelas, program tersebut berpotensi menjadi salah satu instrumen efektif untuk menekan angka pengangguran di Kota Bekasi. Meski demikian, ia memahami kemampuan APBD Kota Bekasi tidak sebesar pemerintah pusat dalam membiayai program tersebut. Karena itu, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi faktor penentu keberhasilannya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Dzikron, menyatakan program pemagangan ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Skemanya mengadopsi program pemerintah pusat dengan menyasar masyarakat Kota Bekasi dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Tahun depan insyaallah kami akan mencoba program pemagangan. Konsepnya hampir sama dengan pemerintah pusat, tetapi dialokasikan untuk masyarakat Kota Bekasi maupun perusahaan yang ada di Kota Bekasi,” kata Dzikron.(sur)
