RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menilai polemik di internal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bekasi berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi persoalan internal Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi. Sejumlah anggota komisi sebelumnya mengeluhkan minimnya koordinasi dan rapat internal, termasuk dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja.
Menurut Riko, kondisi tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat karena fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan optimal. Akibatnya, potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih besar.
“Kalau pemerintah cuek saja, misalkan enggak diawasi ya sudah senang dia (OPD). Soal dampak buat masyarakat banyak, karena enggak ada pengawasan tentu potensi-potensi berbagai penyimpangan di lingkup fungsi komisi I itu akan terjadi, jadi berisiko berbagai penyimpangan,” ujar Riko.
Ia mengatakan persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi, baik di tingkat internal Komisi I, fraksi, maupun pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.
“Pimpinan DPRD termasuk ketua dan wakil dia bisa memberikan arahan kepada komisi-komisi terkait, jika terbukti benar ada aktivitas komisi I yang tidak optimal sepatutnya pimpinan DPRD melakukan pendalaman terhadap hal itu,” ucapnya.
Riko menambahkan, penyelesaian persoalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan DPRD. Fraksi-fraksi juga memiliki peran untuk membangun komunikasi di internal, sementara ketua komisi berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja komisinya. (pra)
