RADARBEKASI,ID, BEKASI – Sebagai tindak lanjut atas audiensi bersama para petani Kecamatan Pebayuran terkait persoalan kekeringan lahan pertanian, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meninjau sejumlah titik Bendung Kedung Gede (BKG), Selasa (28/7).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah penanganan yang akan segera dilaksanakan guna memulihkan pasokan air irigasi bagi areal persawahan.
Dalam kegiatan tersebut, Asep didampingi Kepala Unit Pengelola Irigasi BBWS Citarum, perwakilan Perum Jasa Tirta (PJT) II, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Kepala Pelaksana BPBD, serta Camat Pebayuran.
Peninjauan diawali di BKG 6 yang berada di Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, kemudian dilanjutkan ke BKG 17, BKG 19, BKG 21, hingga BKG 38 di wilayah Kecamatan Pebayuran. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyaluran bantuan air bersih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi kepada masyarakat di Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran.
Asep mengatakan, peninjauan tersebut merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah menerima aspirasi para petani sehari sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan sejumlah titik yang menjadi penyebab terganggunya aliran air menuju lahan pertanian.
Salah satunya di BKG 6, terdapat jembatan yang telah mengalami kerusakan serta tumpukan eceng gondok sepanjang kurang lebih 200 meter yang menghambat aliran air. Kondisi serupa juga ditemukan di BKG 16, di mana keberadaan jembatan yang terlalu rendah menyebabkan eceng gondok menumpuk sehingga memperlambat debit air yang mengalir ke wilayah hilir.
“Setelah kami cek langsung, memang ada beberapa titik yang harus segera ditangani. Di BKG 6 terdapat jembatan yang rusak dan tumpukan eceng gondok yang menghambat aliran air. Kemudian di BKG 16 juga terdapat jembatan yang terlalu rendah sehingga terjadi penyumbatan. Kondisi inilah yang menyebabkan pasokan air ke wilayah hilir berkurang,” ujarnya.
Berdasarkan hasil peninjauan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mengusulkan perbaikan empat jembatan pada jalur BKG 6 hingga BKG 25 melalui APBD Perubahan. Selain itu, normalisasi saluran irigasi pada ruas BKG 16 hingga BKG 25 juga akan segera dilakukan guna mengembalikan kelancaran aliran air menuju lahan pertanian.
Ia menjelaskan, kondisi kekeringan yang terjadi di BKG 38 merupakan dampak dari berbagai penyumbatan di titik-titik sebelumnya. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh agar distribusi air kembali normal.
“Kami akan segera menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penanganan dampak kekeringan ini. Penanganan yang dilakukan bukan hanya untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau, tetapi juga menjadi upaya mengantisipasi banjir pada musim penghujan nanti,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BBWS Citarum dan PJT II terkait dukungan penanganan di lapangan, termasuk kemungkinan penggunaan alat berat apabila diperlukan. Apabila seluruh koordinasi berjalan sesuai rencana, pekerjaan penanganan ditargetkan dapat segera dimulai dalam waktu dekat.
“Kami akan menyinkronkan langkah bersama BBWS Citarum dan PJT II, termasuk melihat dukungan anggaran maupun peralatan yang tersedia. Mudah-mudahan secepatnya pekerjaan ini bisa dieksekusi. Ini adalah bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi hadir untuk memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Asep juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, keberhasilan menjaga kelancaran aliran sungai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menimbulkan penyumbatan yang berdampak pada kekeringan maupun banjir. Menjaga sungai adalah tanggung jawab kita bersama, antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (and/adv)
